BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Kabupaten Banyumas sedang menghadapi tantangan serius dalam dunia pendidikan, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri.
Hingga saat ini, kekurangan tenaga pengajar di berbagai mata pelajaran menjadi isu yang belum menemukan solusi efektif.
Dengan kebutuhan lebih dari 400 guru, rencana pembukaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk guru SMP negeri tahun 2026 hanya akan menyediakan kesempatan bagi 13 orang.
Hal ini jelas menunjukkan bahwa upaya memenuhi kebutuhan tenaga pengajar masih sangat jauh dari harapan.
Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (PGTK) SMP Dinas Pendidikan Banyumas, Lutfi Hidayat, S.Pd., mengungkapkan kekhawatirannya mengenai jumlah formasi yang sangat minim tersebut.
Menurutnya, kondisi ini tidak sebanding dengan kebutuhan riil yang ada di lapangan.
“Formasi 13 CPNS guru SMP negeri terdiri dari guru Penjaskes (PJOK), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Seni Budaya, dan Bahasa Jawa,” tuturnya saat ditemui awak media pada Selasa (9/6).
Kekurangan tenaga pengajar di SMP negeri Banyumas terutama dirasakan pada mata pelajaran tertentu yang memiliki jumlah guru sangat terbatas.
Situasi ini berpotensi merugikan proses belajar mengajar yang berlangsung di sekolah-sekolah tersebut.
Dalam menghadapi tantangan ini, Dinas Pendidikan Banyumas sedang menyiapkan langkah-langkah sementara untuk membantu mengatasi masalah kekurangan guru.
Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penempatan mahasiswa keguruan saat mereka menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL).
Lutfi menjelaskan bahwa mahasiswa semester akhir akan direncanakan ditempatkan di SMP negeri yang mengalami kekurangan guru sesuai dengan pemetaan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Banyumas.
Penempatan ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi proses belajar mengajar selama beberapa bulan ke depan.
“Yang mengatur penempatan dinas. Lumayan delapan bulan bisa membantu. Ada rencana seperti itu,” ungkap Lutfi, menambahkan bahwa keberadaan mahasiswa PKL setidaknya dapat meringankan beban sekolah yang selama ini berjuang mengatasi kekurangan tenaga pengajar.
Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju pada salah satu SMP negeri di Purwokerto yang sempat mengumumkan lowongan guru melalui media sosial.
Pengumuman tersebut menimbulkan berbagai reaksi karena dilakukan secara mandiri oleh pihak sekolah tanpa koordinasi dengan Dinas Pendidikan Banyumas.
Lutfi menjelaskan bahwa pihak dinas segera mengambil langkah tegas dengan memanggil kepala sekolah terkait untuk meminta klarifikasi mengenai unggahan lowongan tersebut.
“Kepala sekolah sudah kami panggil untuk klarifikasi. Untuk pengumuman loker guru yang dipasang sudah di takedown,” tegasnya.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Dinas Pendidikan dalam menjaga integritas dan prosedur terkait rekrutmen tenaga pengajar.
Namun, tetap saja kenyataan bahwa hanya ada 13 formasi CPNS untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 400 guru mencerminkan adanya masalah mendasar dalam sistem pendidikan daerah ini.
Kekurangan guru telah menjadi masalah kronis yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah setempat dan pusat.
Selain itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan agar dapat menyusun strategi pengadaan tenaga pengajar yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas pendidikan, tetapi juga pada masa depan siswa-siswa di Kabupaten Banyumas.
Dengan meningkatnya jumlah siswa setiap tahunnya, kebutuhan akan tenaga pengajar profesional semakin mendesak. (yda/stch/dda)
