BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Dalam upaya menegakkan keadilan di sektor pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah melakukan langkah drastis untuk membersihkan praktik curang yang merugikan petani di seluruh Indonesia.
Selama satu tahun terakhir, Kementerian Pertanian telah mencabut izin dari 2.300 distributor dan pengecer pupuk yang terbukti melanggar Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk yang telah ditetapkan pemerintah.
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan besar untuk memastikan bahwa praktik permainan harga yang mengganggu produktivitas petani dapat dihilangkan, sekaligus menjaga agar target swasembada pangan nasional tercapai.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya langkah tersebut dengan mengatakan, “Kadang kami dibilang kejam. Tapi izin distributor dan pengecer pupuk yang kami cabut sudah 2.300 di seluruh Indonesia.”
Hal ini disampaikannya pada Rabu (7/1/2026), sembari menekankan bahwa kebijakan tersebut dijalankan atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Tidak hanya menyasar pihak eksternal, langkah penertiban juga berlaku di internal Kementerian Pertanian sendiri.
Sebanyak 192 pejabat dicopot dari posisinya akibat berbagai alasan mulai dari kinerja buruk hingga penyalahgunaan kewenangan.
Beberapa di antara mereka bahkan harus berhadapan dengan proses hukum karena terlibat dalam praktik yang merugikan sektor pertanian.
Amran menjelaskan bahwa pencabutan izin dilakukan tanpa kompromi, dimana begitu ditemukan pelanggaran terhadap HET, sanksi langsung dijatuhkan.
“Begitu harga naik dari HET dan terbukti main-main, langsung kami cabut izinnya. Saat itu juga,” ujarnya dengan tegas.
Untuk memastikan penegakan hukum berjalan lancar, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Satgas Pangan, Kepolisian, dan Kejaksaan.
Sepanjang tahun 2025 saja, sebanyak 76 tersangka telah ditetapkan dalam berbagai kasus kecurangan pangan yang mencakup penjualan beras tidak sesuai mutu hingga manipulasi harga serta pelanggaran HET.
Praktik-praktik semacam ini ditaksir menyebabkan kerugian konsumen mencapai Rp99 triliun.
Dalam konteks ini, Amran menyampaikan apresiasi kepada Kapolri dan Jaksa Agung atas dukungan penuh mereka dalam upaya memberantas mafia pangan yang merugikan banyak pihak termasuk petani kecil.
“Dari dalam kementerian juga kami bersihkan. Ada yang kami copot, ada yang kami pecat, bahkan ada yang masuk penjara,” ungkap Amran lebih lanjut.
Seluruh langkah tegas ini dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Presiden untuk mewujudkan birokrasi pertanian yang bersih dan profesional serta sepenuhnya berpihak pada petani.
Menurut Amran, pencopotan pejabat dan pencabutan izin distributor pupuk bukan hanya sekadar pemberian sanksi tetapi juga merupakan upaya penyelamatan sektor pertanian dari jangkauan mafia, spekulan serta praktik-praktik lainnya yang dapat merusak ekosistem pangan nasional.
“Kalau kinerjanya tidak baik dan main-main, perintah Bapak Presiden jelas: harus dicopot. Kami hanya menjalankan perintah dan patuh,” tegasnya lagi menunjukkan komitmennya terhadap reformasi di bidang pertanian.
Keputusan untuk mencabut izin ribuan distributor pupuk ini memang tidak luput dari kritik namun tak bisa dipungkiri bahwa langkah ini diperlukan demi keberlanjutan sektor pertanian Indonesia ke depan.
Dengan adanya tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak lain agar lebih patuh terhadap regulasi pemerintah demi mencapai tujuan bersama yaitu ketahanan pangan nasional yang kuat.
Amran percaya bahwa dengan dukungan penuh baik dari aparat penegak hukum maupun pemerintah pusat maka cita-cita mewujudkan sistem pertanian nasional yang adil dan seimbang bisa tercapai.
Upaya keras ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pasokan bagi masyarakat luas terutama bagi para petani sebagai pelaku utama dalam proses produksi pangan domestik. (*/stch/dda)
