BANYUMASEKSPRES.ID, BGN (Badan Gizi Nasional) secara resmi mewajibkan seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan air galon atau air isi ulang yang bersertifikat untuk memasak.
Kebijakan ini diumumkan menyusul sejumlah kasus gangguan pencernaan yang diduga terkait makanan MBG.
Selain itu, BGN juga menegaskan bahwa dapur MBG wajib didampingi oleh koki atau juru masak profesional bersertifikat, agar pengolahan pangan sesuai standar keamanan pangan nasional.
Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen menjaga kualitas dan keamanan pangan untuk anak-anak penerima MBG.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam keterangannya menyebut bahwa “Air yang digunakan untuk memasak makan bergizi harus air bersertifikat atau air galon yang sudah melalui proses sertifikasi resmi.”
Ia juga menambahkan bahwa “Banyak kasus gangguan pencernaan di Indonesia disebabkan oleh air yang tidak layak konsumsi,” sehingga penggunaan air yang bersertifikat mutlak diperlukan.
Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program MBG di berbagai daerah.
Dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan BGN, satu SPPG kini hanya boleh melayani sekitar 2.000-2.500 anak, dan bisa ditingkatkan hingga 3.000 jika dapur dilengkapi koki profesional.
Dapur-dapur MBG yang belum memenuhi standar ini wajib melakukan penyesuaian secepatnya, termasuk penggantian air, pelatihan juru masak, hingga sertifikasi sanitasi.
Dengan diterapkannya standar baru ini, BGN berharap kualitas makanan MBG meningkat signifikan dan risiko keracunan maupun gangguan pencernaan dapat ditekan.
Dadan Hindayana menjelaskan bahwa kebijakan ini mengacu pada sistem “zero defect” yang pernah diterapkan saat pandemi COVID-19 dan kini diadaptasi untuk keamanan pangan di lingkungan sekolah.
“Karena wilayah Indonesia sangat luas, banyak kasus gangguan pencernaan berasal dari air yang tidak layak konsumsi,” ujar Dadan.
Produksi air untuk dapur-dapur MBG kini harus memiliki label sertifikasi atau berasal dari produsen yang teregulasi oleh Kementerian Kesehatan atau lembaga terkait.
Dalam hal sumber daya manusia, SPPG diwajibkan memiliki koki atau juru masak yang bersertifikat minimal selama lima hari pertama operasional dapur baru.
Jika tidak tersedia, maka mereka harus tetap diawasi oleh profesional hingga standar terpenuhi.
Langkah-langkah penunjang lainnya mencakup penggunaan rapid test bahan pangan, sterilisasi alat makan, dan pembatasan jumlah penerima manfaat sesuai kapasitas yang aman.
Semua ini ditujukan agar program MBG tidak hanya kuantitas terpenuhi, tetapi juga aman, higienis, dan berkualitas.
Penegakan kebijakan ini sudah mulai dilakukan di beberapa daerah. Misalnya, SPPG di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur telah menerima instruksi untuk mengganti penggunaan air dengan air galon bersertifikat mulai Oktober 2025.
BGN memberikan tenggat waktu bagi pelaksanaan standar baru ini agar semua dapur MBG menyesuaikan dalam hitungan bulan.
Dadan menyebut bahwa tidak ada toleransi untuk pelanggaran standar, dan kemungkinan penutupan sementara SPPG akan diterapkan jika standar keamanan pangan tidak dipenuhi.
Dengan penerapan standar baru ini, pemerintah menegaskan bahwa program MBG bukan hanya soal memberikan kuantitas makanan, tetapi memberikan kualitas asupan yang layak dan aman bagi anak-anak penerima manfaat.
Sebagai orang tua atau pengawas sekolah, penting untuk mengecek apakah dapur MBG di wilayah masing-masing sudah menggunakan air galon bersertifikat dan dipandu tenaga profesional. Karena keamanan pangan adalah hak setiap anak dan tanggung jawab bersama.
Semoga pelaksanaan standar baru ini berjalan efektif, dan anak-anak di seluruh Indonesia dapat menerima makan bergizi gratis yang bukan hanya banyak, tetapi juga aman dan berkualitas. (sgsa)
