BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) sedang mempercepat pengembangan Rupiah Digital, mata uang digital resmi yang dikenal sebagai Central Bank Digital Currency (CBDC).
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya untuk memodernisasi sistem keuangan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi di era digital.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa Rupiah Digital akan memiliki kestabilan nilai layaknya stablecoin, tetapi sepenuhnya berada di bawah kendali BI sebagai otoritas moneter tertinggi.
“Melalui Rupiah Digital, kita akan melihat versi digital dari SRBI, yakni rupiah digital BI dengan underlying surat berharga negara (SBN). Ini adalah stablecoin resmi nasional Indonesia yang tengah kami kembangkan,” ujar Perry.
Meskipun Perry belum merinci detail teknis dari tahap pengembangan Rupiah Digital ini, Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menjelaskan bahwa proyek ini telah memasuki fase eksperimentasi tahap kedua.
“Kami sudah masuk tahap kedua (eksperimentasi). Tahap pertama fokus pada retail, sementara sekarang kami memasuki tahap sekuritas,” jelas Filianingsih.
Rupiah Digital adalah salah satu dari lima inisiatif utama dalam dokumen Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
Mata uang digital ini dirancang untuk berfungsi seperti uang tunai dan kartu pembayaran elektronik lainnya seperti kartu debit dan kredit.
Meskipun Rupiah Digital memiliki karakter stabil seperti stablecoin, ia bukanlah aset kripto melainkan CBDC resmi yang diterbitkan oleh BI.
Dalam konteks BSPI 2030, pengembangan Rupiah Digital diarahkan untuk melakukan eksperimen lanjutan yang mencakup fungsi pasar wholesale dan memperdalam pasar keuangan nasional.
Inisiatif ini berada di bawah Proyek Garuda, kerangka kerja pengembangan CBDC di Indonesia.
Proyek Garuda bertujuan untuk menjaga kedaulatan rupiah sesuai amanat Undang-Undang Mata Uang serta Undang-Undang P2SK.
Selain itu, inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di arena internasional dan mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional.
Bank Indonesia menargetkan agar Rupiah Digital dapat berfungsi sebagai alat pembayaran digital yang sah di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, mata uang digital ini juga diharapkan menjadi instrumen kebijakan moneter di era digital serta meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi sistem keuangan nasional.
Pengembangan Rupiah Digital dilakukan dalam tiga tahap utama. Tahap pertama atau immediate stage telah selesai pada tahun 2024, dengan fokus pada pengujian untuk transaksi wholesale atau w-Rupiah Digital.
Tahap kedua atau intermediate stage kini sedang berlangsung dengan fokus pada pengujian use case yang mendukung aktivitas pasar keuangan.
Pada tahap akhir atau end state, BI berencana menguji integrasi penuh antara w-Rupiah Digital dan r-Rupiah Digital.
Menurut dokumen BSPI 2030, setelah menyelesaikan tahap pertama pada tahun 2024, BI kini bersiap melanjutkan tahap kedua dengan fokus pada pengujian use case di pasar keuangan terutama dalam pengembangan securities ledger.
Proyek Garuda juga merupakan langkah strategis untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia dan memastikan rupiah tetap menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di tanah air.
Dengan adanya Rupiah Digital, BI berharap dapat menghadirkan solusi pembayaran modern yang lebih efisien sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi digital.
Di tingkat internasional, pengenalan Rupiah Digital dipandang sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pembicaraan global mengenai masa depan sistem moneter digital.
Dengan banyak negara kini tengah mengeksplorasi potensi CBDC mereka sendiri, langkah proaktif Indonesia melalui pengembangan Rupiah Digital menunjukkan komitmen negara dalam mengadopsi teknologi finansial terkini demi kepentingan nasional.
Sebagai bagian dari visi jangka panjang BI melalui BSPI 2030, Rupiah Digital tidak hanya akan memfasilitasi transaksi sehari-hari tetapi juga memainkan peran penting dalam kebijakan moneter serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. (*/dda)
