BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memulai proses penarikan secara bertahap dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sebelumnya ditempatkan di bank-bank milik negara, yang dikenal sebagai Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Pengumuman mengenai hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, dalam sebuah pernyataan di kantornya yang terletak di Jakarta Pusat pada Rabu, 24 Juni 2026.
“Secara bertahap, iya (sudah dikembalikan),” kata Astera.
Langkah penarikan dana SAL ini juga telah mendapatkan konfirmasi dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae.
Dia menjelaskan bahwa penarikan dana tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengelola likuiditas dan stabilitas sistem keuangan.
Menurut Dian, waktu dan mekanisme pelaksanaan penarikan ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.
“Proses penarikan dana dilakukan secara bertahap melalui masa transisi yang memadai, sehingga tidak menekan likuiditas perbankan maupun mengganggu stabilitas sistem keuangan,” ungkapnya.
Dian juga menyatakan keyakinannya bahwa Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia akan mempertimbangkan semua aspek penting dalam proses ini.
Hal ini dimaksudkan agar transisi berjalan lancar tanpa menciptakan gangguan pada likuiditas perbankan.
“Saya yakin Menteri Keuangan dan Gubernur BI akan mempertimbangkan hal tersebut, sehingga proses transisinya dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan gangguan terhadap likuiditas perbankan,” tambah Dian.
Sebelumnya, pada September tahun lalu, Menteri Keuangan saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa, telah memindahkan sejumlah dana SAL pemerintah yang ‘nganggur’ di Bank Indonesia ke bank-bank umum.
Pada tahap awal pemindahan ini, Purbaya mengalihkan dana sebesar Rp 200 triliun yang ditempatkan di lima bank umum.
Purbaya menekankan bahwa nilai Rp 200 triliun tersebut hanya merupakan sebagian kecil dari total uang pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia, yaitu sekitar Rp 425 triliun.
Kebijakan pemindahan dana ini telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya, Purbaya menjelaskan bahwa uang yang ditarik dari Bank Indonesia nantinya akan disimpan seperti deposito di bank umum.
Meskipun pihak bank diberikan keleluasaan untuk menggunakan dana tersebut, mereka dilarang untuk menggunakannya dalam pembelian surat utang negara (SUN).
“Nanti penyalurannya terserah bank. Tapi kalau saya mau pakai, saya ambil. Tapi nanti diupayakan agar penyalurannya bukan untuk dibelikan SUN. Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian, sehingga ekonominya bisa jalan,” ungkapnya usai pertemuan dengan Prabowo di Istana Kepresidenan pada Rabu, 10 September 2025.
Dengan langkah ini, Purbaya berharap agar dana nganggur pemerintah dapat berkontribusi lebih aktif dalam perekonomian nasional.
Hal ini menjadi penting mengingat kondisi ekonomi yang terus berubah dan kebutuhan untuk menjaga arus kas yang sehat dalam sistem keuangan.
Proses pengelolaan anggaran negara melalui strategi penarikan dana SAL ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Terlebih lagi, situasi global saat ini mendorong perlunya langkah-langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya keuangan agar dapat mendukung berbagai sektor ekonomi.
Penarikan dana SAL juga berpotensi memberikan dampak positif bagi sektor perbankan dan perekonomian secara keseluruhan.
Dengan meningkatnya likuiditas bank akibat penempatan dana tersebut, bank-bank dapat lebih leluasa dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dan pelaku usaha. (*/stch/dda)
