BANYUMASEKSPRES.ID, Penyaluran bantuan sosial dari pemerintah melalui program PKH dan BPNT tahap tiga kembali mengalami sejumlah hambatan.
Tidak sedikit Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengeluhkan saldo bantuan mereka tiba-tiba kosong atau tidak dapat dicairkan sama sekali.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran di tengah masyarakat yang sangat bergantung pada bantuan tersebut.
Menurut penelusuran di lapangan, tidak cairnya bansos PKH dan BPNT tahap ketiga disebabkan oleh beberapa faktor penting yang berhubungan langsung dengan status administrasi dan kelengkapan data KPM.
Dalam proses penyaluran, Kemensos melakukan evaluasi dan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan hanya disalurkan kepada penerima yang memenuhi kriteria.
Sejumlah KPM diketahui tidak lagi memenuhi syarat karena beberapa alasan, di antaranya meninggal dunia, pindah domisili tanpa pembaruan data, hingga meningkatnya status ekonomi keluarga.
Dalam verifikasi terakhir, pemerintah menemukan sejumlah penerima yang tidak lagi tergolong keluarga miskin, namun masih tercatat dalam sistem sebagai penerima bantuan.
Kepala Biro Humas Kementerian Sosial, Robben Rico, menjelaskan bahwa bansos yang tidak cair dapat terjadi karena nama KPM sudah tidak ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Yang tidak cair biasanya karena sudah tidak ada di dalam DTKS,” jelas Robben Rico.
Ia menambahkan bahwa data dalam DTKS akan terus diperbarui untuk menjamin ketepatan sasaran.
Pembersihan data tersebut dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih atau penyaluran bantuan yang tidak sesuai.
Dengan begitu, program bansos dari pemerintah benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan.
Robben juga mengungkapkan bahwa terdapat tujuh penyebab utama yang membuat KPM dicoret dari daftar penerima bantuan sosial.
Salah satunya adalah status penerima yang sudah meninggal dunia namun belum diperbarui oleh keluarga atau RT/RW setempat dalam sistem kependudukan.
Hal ini membuat nama tetap tercantum sebagai penerima, padahal sudah tidak layak.
Alasan lain adalah jika penerima sudah berpindah alamat ke luar daerah namun tidak melapor atau memperbarui data secara resmi.
Perpindahan domisili tanpa pembaruan membuat sistem mendeteksi bahwa data tidak valid sehingga bantuan otomatis tidak bisa dicairkan.
Dalam proses pemutakhiran data, Kementerian Sosial juga menemukan beberapa kasus penerima yang memiliki lebih dari satu Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Data ganda ini akan langsung dideteksi oleh sistem dan menyebabkan nama yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar penerima karena tidak sesuai aturan.
Tidak hanya itu, penerima bantuan yang kini diketahui sudah memiliki penghasilan tetap atau masuk dalam kategori mampu, juga dihapus dari daftar.
Hal ini menjadi bagian dari proses seleksi ulang untuk memastikan bahwa bansos tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh pihak yang tidak lagi berhak.
Beberapa kasus juga menunjukkan bahwa ada data KPM yang tidak lengkap, seperti ketidaksesuaian jumlah anggota keluarga atau dokumen identitas yang tidak valid.
Dalam situasi ini, sistem secara otomatis akan menonaktifkan bantuan hingga data tersebut diperbaiki melalui dinas sosial atau pendamping PKH di wilayah masing-masing.
Untuk menghindari pencoretan dari daftar penerima, masyarakat diimbau aktif melakukan pengecekan data dan memperbarui informasi melalui kanal resmi seperti aplikasi Cek Bansos dan layanan di desa atau kelurahan.
Validasi lapangan tetap menjadi prosedur wajib sebelum bansos disalurkan.
Pemerintah menekankan bahwa proses verifikasi ini bukan untuk menyulitkan masyarakat, melainkan untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Dalam praktiknya, banyak kasus di mana penerima sebenarnya sudah tidak layak, namun karena kurangnya pemutakhiran data, mereka masih tercatat sebagai penerima aktif.
Robben Rico mengimbau masyarakat agar tidak panik saat mengalami saldo kosong, karena ada kemungkinan besar hal itu disebabkan oleh perubahan status dalam DTKS yang belum diinformasikan secara menyeluruh kepada penerima.
“Jadi bisa jadi yang bersangkutan sudah tidak tercatat dalam DTKS, sehingga otomatis bantuannya tidak bisa cair,” ujarnya menegaskan.
Ia juga meminta agar masyarakat aktif menghubungi pendamping PKH atau perangkat desa jika merasa masih layak menerima bantuan namun belum menerima pencairan pada tahap ketiga.
Proses klarifikasi dan pembaruan data sangat penting untuk menghindari kesalahan sistem dan memastikan bantuan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Saat ini, Kemensos tengah berupaya meningkatkan akurasi data melalui kerja sama dengan berbagai instansi, termasuk Dukcapil, untuk menyinkronkan informasi kependudukan dengan data bantuan sosial.
Diharapkan ke depan tidak ada lagi KPM yang kehilangan hak bantuan akibat data yang tidak valid.
Bagi masyarakat yang merasa dicoret secara tidak adil, disarankan segera melakukan klarifikasi ke dinas sosial atau pendamping di daerah masing-masing.
Verifikasi manual dan pengajuan ulang bisa menjadi solusi jika memang masih memenuhi syarat sebagai penerima bantuan aktif.(amp)
