BANYUMASEKSPRES.ID, Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan atas 17+8 Tuntutan Rakyat yang menggema di media sosial. Tuntutan tersebut digaungi oleh berbagai lapisan mulai dari masyarakat sipil, aliansi mahasiswa, hingga netizen Indonesia.
Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru atas reshuffle Kabinet Merah Putih tersebut mengatakan bahwa dirinya belum mempelajari secara mendalam mengenai tuntutan tersebut. Adapun 17+8 Tuntutan Rakyat tersebut menggema dalam gelombang demo sejak akhir bulan Agustus dan awal September 2025.
“Tapi basically begini, itu kan suara sebagian rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa keganggu hidupnya, ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen 7 persen, itu akan hilang dengan otomatis,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” imbuhnya.
Pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai tanggapan dari 17+8 Tuntutan Rakyat tersebut lantas viral di kalangan netizen Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kemudian mengucapkan permohonan maafnya atas tanggapannya tersebut terhadap 17+8 Tuntutan Rakyat. Tanggapannya tersebut menuai kritik publik yang tengah menyuarakan aspirasinya.
Purbaya mengakui bahwa dirinya salah bicara pada saat merespons tuntutan tersebut. Lantas, ia merevisi pernyataannya yang mengatakan bahwa tuntutan tersebut muncul dari sebagian kecil rakyat saja.
“Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, saat ekonomi agak tertekan kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil, ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan,” jelas Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Istana Kepresidenan.
Mantan Bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga mengaku terkejut karena pernyataannya viral dan mendapatkan respons negatif dari masyarakat. Namun, baginya semua itu akan menjadi pembelajaran untuknya dan berjanji akan melakukan perbaikan.
Menkeu itu juga memohon maaf atas pernyataannya yang mendapatkan tanggapan negatif dari masyarakat dan viral di media sosial.
“Jadi, itu maksud saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” tegasnya.
Lebih lanjut menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat tersebut, Purbaya mengatakan bahwa pemerintah khususnya Kementerian Keuangan yang dipimpinnya ini akan mengupayakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Dalam kesempatan lain, Menteri Keuangan tersebut juga meminta agar masyarakat memaklumi posisinya yaitu sebagai pejabat baru. Saat itu ia juga masih terkejut karena penunjukannya sebagai menteri.
Ia menyampaikan bahwa posisinya sebagai menteri akan sangat berbeda dengan pada saat menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS.
Pada saat itu, tidak ada yang memonitor secara intens mengenai ucapan serta perbuatannya.
“Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan, jadi kalau ngomong katanya kalau kata Bu Sri Mulyani gayanya Koboi,” ujarnya selepas acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) bersama Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan.
Ia mengungkapkan bahwa ketika di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak ada yang memonitor sehingga membuatnya tenang. Sementara di Kementerian Keuangan berbeda.
Purbaya juga mengatakan bahwa dirinya akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk belajar dan beradaptasi di posisi yang kini didudukinya.
Ia memastikan bahwa dalam waktu beberapa bulan ke depan, dirinya siap untuk dikritik habis-habisan.
Purbaya juga akan meminta petunjuk dari menteri sebelumnya yaitu Sri Mulyani dalam menjalankan tugas barunya tersebut.
Dengan harapan kebijakan fiskal Indonesia bisa makin bagus dan menciptakan kondisi ekonomi yang lebih membaik ke depannya.
Menyoal 17+8 Tuntutan Rakyat tersebut, terdapat beberapa tuntutan yang diberikan kepada Kementerian di Sektor Ekonomi.
Di antaranya adalah memastikan upah layar untuk seluruh angkatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada guru, nakes, buruh, dan mitra ojol di seluruh Indonesia.
Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak, serta membuka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. (mwp)
