BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap berada dalam kondisi yang kuat meskipun nilai tukar rupiah kembali menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Pemerintah menilai pelemahan kurs rupiah belum mencerminkan kondisi ekonomi nasional secara keseluruhan karena berbagai indikator makroekonomi masih menunjukkan kinerja yang positif di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Airlangga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 berhasil mencapai 5,61 persen.
Capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi domestik masih tumbuh dengan baik meski dunia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari gejolak pasar keuangan, perlambatan ekonomi global, hingga kenaikan harga energi internasional.
Selain pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif sepanjang tahun atau year to date juga masih mencatatkan surplus.
Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas ekspor dan perdagangan luar negeri masih memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.
“Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kemarin masih baik di 5,61 persen. Kemudian neraca perdagangan secara year to date juga masih positif,” ujar Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (10/7/2026).
Menurut Airlangga, defisit neraca perdagangan yang terjadi pada bulan terakhir bukan disebabkan melemahnya daya saing ekonomi Indonesia.
Defisit tersebut lebih dipengaruhi oleh meningkatnya impor bahan bakar minyak (BBM) sebagai dampak kenaikan harga energi di pasar internasional.
Kondisi itu dinilai masih bersifat sementara dan tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi nasional.
Di sisi lain, pemerintah juga memastikan tingkat inflasi Indonesia masih berada dalam kondisi yang terkendali.
Inflasi tetap bergerak pada kisaran sasaran pemerintah sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus satu persen.
Stabilitas harga tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijakan strategis, termasuk pemberian insentif fiskal kepada sektor industri.
Salah satu kebijakan yang tengah dipersiapkan adalah pembebasan bea masuk impor bahan baku plastik bagi industri kimia melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus mendorong aktivitas produksi dalam negeri.
Selain insentif fiskal, pemerintah juga terus melanjutkan berbagai program pembiayaan yang ditujukan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih berjalan dengan realisasi yang dinilai cukup baik, begitu pula dengan penyaluran kredit perumahan yang terus mendukung sektor properti dan konsumsi masyarakat.
Airlangga menilai kondisi sektor perbankan nasional juga masih sangat sehat. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang masih berada pada level dua digit.
Sementara itu, penyaluran kredit perbankan mulai menunjukkan peningkatan dibandingkan kuartal sebelumnya, menandakan aktivitas ekonomi dan dunia usaha terus bergerak positif.
Optimisme terhadap ekonomi Indonesia juga didukung oleh proyeksi sejumlah lembaga internasional.
Airlangga menyebut berbagai institusi global seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen pada tahun 2026.
Proyeksi tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
Pemerintah menilai kombinasi pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi, inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan secara tahunan, sektor perbankan yang sehat, serta dukungan berbagai kebijakan fiskal dan pembiayaan menjadi fondasi kuat bagi perekonomian nasional.
Karena itu, masyarakat diimbau tidak perlu khawatir terhadap pelemahan nilai tukar rupiah karena pemerintah bersama otoritas terkait terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional menghadapi tantangan global. (*/stch/dda)
