BANYUMASEKSPRES.ID, Pemerintah terus mendorong transparansi penyaluran bantuan sosial dengan membuka akses pengecekan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara digital.
Kini, masyarakat dapat mengecek Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya melalui ponsel tanpa harus datang ke kantor desa atau kelurahan. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi layanan publik agar lebih cepat, mudah, dan akurat.
DTKS merupakan basis data resmi yang digunakan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menentukan penerima berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan tunai lainnya.
Data ini diperbarui secara berkala berdasarkan usulan pemerintah daerah dan hasil verifikasi lapangan. Oleh karena itu, pengecekan NIK menjadi penting agar masyarakat mengetahui status kepesertaan mereka secara mandiri.
Menteri Sosial Tri Rismaharini sebelumnya menegaskan bahwa keterbukaan data menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran.
“Masyarakat sekarang bisa ikut mengawasi dan memastikan apakah datanya sudah masuk DTKS atau belum melalui aplikasi resmi Kemensos,” ujar Risma.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa partisipasi publik dibutuhkan untuk menjaga akurasi data penerima bansos.
Seiring meningkatnya penggunaan gawai, Kemensos menyediakan dua kanal utama untuk cek DTKS, yakni melalui situs web dan aplikasi Cek Bansos.
Berdasarkan data Google Play, aplikasi Cek Bansos terakhir diperbarui pada September 2025 dan telah digunakan jutaan warga untuk memantau status bantuan.
Inovasi ini dinilai efektif karena mampu menjangkau masyarakat hingga pelosok selama terhubung dengan internet.
Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengakses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id melalui peramban di ponsel. Pengguna cukup mengisi data wilayah sesuai KTP serta nama lengkap untuk mengetahui apakah NIK terdaftar dalam DTKS.
Alternatif lain adalah menggunakan aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh gratis di Play Store maupun App Store. Aplikasi ini memungkinkan pengguna membuat akun, mengunggah KTP, serta melakukan pengecekan status bantuan secara real time.
Menurut laporan Detik, proses pengecekan melalui aplikasi relatif singkat dan hanya membutuhkan beberapa menit. Setelah data dimasukkan, sistem akan menampilkan jenis bantuan yang diterima atau keterangan apabila NIK belum terdaftar.
Selain mengecek status, aplikasi ini juga menyediakan fitur sanggah dan usulan. Fitur tersebut memungkinkan masyarakat melaporkan jika ada penerima yang dinilai tidak layak atau mengusulkan diri sendiri maupun tetangga yang membutuhkan bantuan.
Kemensos menegaskan bahwa semua usulan dan sanggahan akan diverifikasi oleh pemerintah daerah sebelum ditetapkan.
Mekanisme ini dirancang untuk meminimalkan kesalahan data dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
Bagi masyarakat yang belum terdaftar, pemerintah menyarankan untuk segera melapor ke aparat desa atau kelurahan setempat. Data dari daerah akan diinput ke sistem SIKS-NG sebelum ditetapkan menjadi bagian dari DTKS nasional.
Liputan6 melaporkan bahwa pengecekan DTKS secara berkala penting dilakukan karena status penerima dapat berubah setiap tahun.
Perubahan kondisi ekonomi, pindah domisili, atau hasil pemutakhiran data bisa memengaruhi kepesertaan seseorang dalam DTKS.
Dengan kemudahan akses melalui ponsel, masyarakat diharapkan lebih aktif memantau hak mereka. Transparansi ini tidak hanya memudahkan warga, tetapi juga membantu pemerintah menjaga kredibilitas program bantuan sosial agar tepat sasaran dan berkeadilan. (sgsa)
