BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Pembangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kabupaten Purbalingga saat ini mengalami kemajuan yang lambat.
Dari total 15 kelurahan yang direncanakan untuk pembangunan koperasi, baru satu kelurahan, yaitu Wirasana, yang sudah memasuki tahap pembangunan fisik.
Keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kesiapan lahan di masing-masing kelurahan.
Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 juta untuk mendukung proses pengurugan lahan yang diperlukan sebelum pembangunan dapat dimulai.
Anggaran tersebut diperoleh dari Belanja Tak Terduga (BTT) dan ditujukan khusus untuk kebutuhan proses cut and fill, sebuah langkah penting dalam menyiapkan lahan agar sesuai dengan standar yang diperlukan untuk pembangunan fisik.
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdesp3a) Purbalingga, Naning Purwanti, menjelaskan bahwa sebagian besar lahan milik pemerintah kabupaten memiliki kondisi yang serupa, yakni membutuhkan pengurugan.
Dia mengungkapkan, “Kalau KKMP sudah ada anggaran di Bakeuda. Dialokasikan Rp 100 juta guna proses urug lahan atau cut and fill. Kebutuhan urug ini sudah dihitung dan dianggarkan sebagai Belanja Tak Terduga. Sekarang tinggal menentukan lokasinya.”
Pernyataan ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap infrastruktur koperasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Namun, penentuan lokasi menjadi kendala utama di sejumlah kelurahan sehingga proses pembangunan belum bisa dimulai.
Sebagai contoh, di Kelurahan Karangsentul, terdapat tarik ulur dalam menentukan lokasi dari dua opsi yang tersedia.
Hal ini mencerminkan tantangan manajerial dan administrasi yang sering kali muncul dalam proyek pembangunan infrastruktur publik.
Di sisi lain, Kelurahan Bojong menghadapi masalah serupa; lahan yang sudah ada dinilai belum sesuai dengan tata ruang wilayah yang ditetapkan.
Dalam situasi ini, Naning menambahkan bahwa “Di Bojong ada opsi lokasi pengganti, yakni di dekat kelurahan atau di dekat puskesmas.”
Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha mencari solusi alternatif meskipun terdapat keterbatasan dalam pilihan lokasi.
Untuk Kelurahan Purbalingga Kidul, pihak pemerintah merencanakan lokasi pembangunan akan berada di samping Curgecang Kuliner Center.
Meskipun posisi tersebut tidak berada di tepi jalan besar dan mungkin kurang strategis dibandingkan lokasi lain yang ideal, namun saat ini itu menjadi satu-satunya opsi yang tersedia.
Keputusan ini merupakan refleksi dari realitas bahwa sering kali dalam pembangunan infrastruktur masyarakat harus beradaptasi dengan keterbatasan sumber daya.
Naning juga menjelaskan perbedaan skema pembiayaan antara kelurahan dan desa dalam program KKMP ini.
Untuk KKMP sendiri, pengurugan lahan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah melalui anggaran dari Bakeuda.
Sementara itu, untuk desa-desa lain, biaya pengurugan akan diambil dari anggaran Dana Desa (DD) reguler mereka sendiri.
“Sedangkan alokasi DD khusus untuk program KDMP hanya digunakan murni untuk mendirikan bangunan di atas lahan yang kondisinya sudah siap,” ungkapnya lebih lanjut.
Melihat perkembangan situasi ini, penting bagi semua pihak terkait untuk terus mendorong percepatan proses pembangunan KKMP agar dapat segera memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
Dengan adanya koperasi tersebut, harapannya adalah dapat meningkatkan perekonomian lokal serta memfasilitasi berbagai kebutuhan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah dan warga setempat. (alw/stch/dda)
