BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Transformasi digital dalam perlindungan sosial atau dikenal sebagai Perlinsos, menjadi langkah penting yang diambil pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi distribusi bantuan sosial.
Digitalisasi ini tidak sekadar memindahkan proses dari manual ke sistem elektronik, namun mencakup transformasi yang lebih komprehensif.
Salah satu komponen utama dari inisiatif ini adalah penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama, didukung oleh interoperabilitas data lintas sektor yang lebih kuat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan hal tersebut dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada Kamis (4/12).
Acara ini dipimpin oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KP-TDP), Luhut Binsar Pandjaitan.
“Memastikan setiap rupiah bantuan sampai pada mereka yang berhak, tanpa celah, hambatan, dan tanpa tumpang tindih kebijakan,” ujar Rini.
Perlinsos yang berbasis data terintegrasi sangat penting untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Penggunaan DTSEN diperkuat dengan pengumpulan data administratif lain sehingga informasi tersebut tetap bersih, akurat, dan mutakhir.
Proses bisnis pengajuan bantuan sosial juga telah dipangkas secara signifikan dari tujuh tahap menjadi hanya tiga tahap melalui uji coba di Kabupaten Banyuwangi.
“Dari hasil piloting fase satu, penyaluran berlangsung lebih cepat dan verifikasi kelayakan dapat dilakukan melalui data lintas sektor,” jelas Rini.
Inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya ketepatan sasaran perlinsos dan berbasis data agar bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan.
Presiden Prabowo juga mendorong keberanian pemerintah untuk mengevaluasi dan mengubah skema subsidi bila diperlukan.
Dengan dukungan teknologi, beliau optimis bahwa penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih akurat dan mencapai setiap keluarga yang membutuhkan.
Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan bahwa proyek percontohan digitalisasi perlinsos ini akan diperluas ke berbagai kabupaten dan kota.
“Kita akan piloting ke 32 kabupaten dan kota yang diseleksi oleh Kemendagri,” ungkap Luhut.
Menurut perkiraan Luhut, digitalisasi bantuan sosial ini bisa menghemat anggaran negara hingga 100 sampai 150 triliun rupiah per tahun.
Dalam presentasinya, Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa daerah-daerah yang menjadi calon lokasi pilot project terdiri dari 16 kabupaten/kota di wilayah Indonesia barat, 11 daerah di Indonesia tengah, serta 5 daerah di Indonesia timur.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan efektivitas distribusi bantuan sosial sekaligus mengoptimalkan penggunaan dana publik melalui penerapan teknologi digital.
Penggunaan teknologi tidak hanya menjanjikan efisiensi tetapi juga transparansi dalam penyaluran bantuan.
Dengan sistem digital, setiap transaksi dapat dilacak secara real-time sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana atau ketidaktepatan penyaluran.
Ini adalah langkah maju menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Transformasi ini juga mencerminkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memecahkan masalah mendasar dalam distribusi bantuan sosial di Indonesia.
Dengan tantangan geografis dan demografis yang luas, penggunaan data terintegrasi menjadi kunci untuk memberikan solusi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. (*/dda)
