BANYUMASEKSPRES.ID, JOMBANG – Pemerintah kembali menyiapkan langkah besar untuk melakukan efisiensi terhadap perusahaan milik negara.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 badan usaha milik negara (BUMN) hingga akhir 2026.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran sekaligus mengurangi beban biaya operasional perusahaan negara.
Dari langkah tersebut, pemerintah berharap dapat memperoleh penghematan hingga Rp100 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah sebelumnya telah menutup sebanyak 290 BUMN dalam waktu kurang dari dua tahun sejak pemerintahannya berjalan.
Perusahaan yang ditutup merupakan badan usaha yang dinilai tidak memberikan keuntungan, memiliki kinerja buruk, atau mengalami kerugian.
“Dalam kurang dua tahun, pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi, kita tutup 290 BUMN,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, langkah penataan tersebut telah memberikan dampak terhadap efisiensi keuangan pemerintah.
Penghematan yang berhasil diperoleh dari penutupan perusahaan tersebut disebut mencapai sekitar Rp50 triliun.
Penghematan tersebut antara lain berasal dari berkurangnya biaya operasional dan overhead perusahaan.
Salah satu komponen yang ikut berkurang adalah pengeluaran untuk jajaran direksi dan komisaris perusahaan negara.
Setelah melakukan penutupan terhadap ratusan perusahaan negara, pemerintah kini menyiapkan langkah lanjutan.
Prabowo menargetkan sedikitnya 700 BUMN kembali ditutup hingga akhir 2026.
Dengan kebijakan tersebut, jumlah perusahaan BUMN nantinya diperkirakan hanya tersisa sekitar 200 hingga 250 perusahaan.
Penataan dilakukan sebagai bagian dari agenda pemerintah untuk membuat pengelolaan perusahaan negara menjadi lebih efisien.
Selain penutupan, pemerintah juga akan melakukan penggabungan sejumlah badan usaha.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih perusahaan sekaligus menekan biaya yang harus dikeluarkan negara.
Prabowo berharap rangkaian kebijakan efisiensi tersebut mampu menghasilkan penghematan hingga Rp100 triliun.
“Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun,” ucap Prabowo.
Target penghematan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran.
Pemerintah sebelumnya juga telah melakukan berbagai langkah penghematan di sejumlah sektor.
Prabowo mengatakan efisiensi tidak hanya dilakukan melalui penataan BUMN. Pemerintah juga melakukan penghematan anggaran di berbagai bidang.
Menurutnya, total efisiensi yang telah dilakukan pemerintah mencapai hampir Rp300 triliun setiap tahun.
Dana hasil efisiensi tersebut kemudian diarahkan untuk membiayai berbagai program yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Presiden menegaskan bahwa penghematan anggaran bukan sekadar untuk mengurangi pengeluaran pemerintah.
Dana yang berhasil dihemat akan dialihkan untuk program yang dianggap lebih produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar biasanya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai,” pungkas Prabowo.
Rencana penutupan dan penggabungan BUMN tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam melakukan restrukturisasi perusahaan negara.
Dengan jumlah perusahaan yang lebih sedikit, pemerintah berharap pengelolaan BUMN menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara lebih optimal.
Penataan perusahaan negara diharapkan dapat mengurangi pemborosan sekaligus memperkuat kinerja BUMN yang tetap dipertahankan.
Dengan target penghematan hingga Rp100 triliun, kebijakan efisiensi BUMN menjadi salah satu agenda penting pemerintah sepanjang 2026.
Pemerintah selanjutnya akan melakukan proses penataan terhadap perusahaan yang dinilai tidak lagi memberikan kontribusi optimal bagi negara. (*/stch/dda)
