BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini mengungkapkan bahwa kebocoran penerimaan negara yang diperkirakan mencapai angka mencengangkan yakni Rp2.500 triliun setiap tahunnya masih menjadi masalah besar yang membebani keuangan negara.
Situasi yang mengkhawatirkan ini, menurutnya, berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi berbagai kebutuhan strategis masyarakat, termasuk di dalamnya adalah peningkatan kesejahteraan guru dan aparatur sipil negara (ASN).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 yang berlangsung di Bangkalan, Jawa Timur pada Selasa (23/6).
Dalam forum penting itu, ia menguraikan alasan mengapa anggaran negara sering kali dinilai tidak mencukupi untuk menjawab berbagai tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.
Prabowo menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia.
Namun, ia menggarisbawahi adanya banyak kekayaan negara yang bocor dan mengalir keluar tanpa dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat secara maksimal.
“Saya ingin sampaikan dalam forum ini, karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat. Harus mengerti, kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus,” ujar Prabowo dengan nada serius.
Presiden juga menyoroti praktik under invoicing atau pelaporan nilai transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Praktik yang merugikan negara ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian nasional.
Menurut Prabowo, sejumlah pelaku usaha melaporkan volume atau nilai transaksi lebih rendah daripada yang seharusnya terjadi.
Hal ini berakibat pada berkurangnya penerimaan negara secara signifikan.
“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” kata Prabowo menekankan betapa seriusnya masalah ini bagi keuangan negara.
Dalam upayanya untuk memperbaiki situasi tersebut, pemerintah saat ini tengah melaksanakan serangkaian langkah perbaikan guna menutup celah kebocoran penerimaan negara.
Langkah-langkah ini mencakup pengawasan transaksi yang lebih ketat serta perbaikan tata kelola di berbagai sektor strategis.
Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak sehat.
Prabowo menyebutkan bahwa sebanyak 240 BUMN yang terus merugi telah ditutup sebagai bagian dari langkah pembenahan menyeluruh tersebut.
“Saudara-saudara sekalian, dan ini sedang saya perbaiki semua,” tegasnya sambil memberikan harapan bahwa dengan perbaikan ini akan ada dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan informasi dari para ahli ekonomi yang diterimanya, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian yang sangat besar hingga mencapai 150 miliar dolar AS atau sekitar Rp2.500 triliun setiap tahun akibat kebocoran-kebocoran ini.
Angka tersebut bukan hanya mencerminkan besarnya kerugian tetapi juga menunjukkan potensi besar yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan nasional.
Prabowo menjelaskan bahwa kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru hilang akibat berbagai kebocoran yang terjadi selama bertahun-tahun lamanya.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya memastikan agar sumber daya nasional dapat memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
“Saudara-saudara, kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar (USD) tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun,” ucapnya dengan tegas.
Dalam rangka menutup celah-celah kebocoran tersebut, pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola negara secara menyeluruh.
Salah satu langkah penting yang kini dijalankan adalah penerapan kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI).
Menurut Prabowo, kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus memastikan hasil pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat lebih besar bagi pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat.
Dengan segala upaya perbaikan dan reformasi ini diharapkan akan ada perubahan signifikan terhadap situasi keuangan negara dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan para guru dan ASN di seluruh Indonesia. (*/stch/dda)
