BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Dalam upaya mendorong peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah merancang insentif berupa bantuan pembangunan jalan bagi desa-desa yang menunjukkan kinerja terbaik dalam hal ini.
Kebijakan inovatif ini disampaikan oleh Bupati Purbalingga, Fahmi M Hanif, dalam sebuah pertemuan dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kompleks Setda Purbalingga.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi dalam meningkatkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Bupati Fahmi menjelaskan bahwa Pemkab Purbalingga akan meluncurkan Program Sengkuyung, yang melibatkan berbagai lapisan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
Program ini dirancang untuk menyentuh dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.
“Pemkab Purbalingga akan menjalankan Program Sengkuyung yang melibatkan pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak,” ungkapnya.
Penting untuk dicatat bahwa optimalisasi penerimaan pajak tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan administratif semata.
Oleh karena itu, desa-desa yang mampu mencatatkan capaian terbaik dalam hal kepatuhan dan penerimaan pajak akan mendapatkan prioritas dalam bantuan pembangunan dari pemerintah daerah.
“Reward-nya berupa bantuan pembangunan yang diprioritaskan untuk jalan desa. Jadi masyarakat bisa melihat secara langsung bahwa pajak yang mereka bayarkan kembali kepada mereka dalam bentuk pembangunan,” jelas Fahmi lebih lanjut.
Pembangunan jalan dipilih sebagai fokus utama karena dampaknya yang langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Infrastruktur jalan yang baik diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, distribusi barang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai teladan dalam kepatuhan membayar pajak kendaraan.
“Kita ingin budaya taat pajak dimulai dari lingkungan pemerintah terlebih dahulu,” tegasnya.
Optimisme Bupati Fahmi mengenai potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Purbalingga sangat tinggi.
Ia meyakini bahwa dengan kolaborasi dari seluruh pihak yang terlibat, penerimaan pajak ini dapat terus ditingkatkan secara signifikan.
Hal ini menjadi bagian dari upaya Pemkab untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontribusi mereka terhadap pendapatan daerah melalui pembayaran pajak.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen Pemkab Purbalingga dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Menurut Masrofi, konsep pemberian penghargaan bagi desa berprestasi dalam hal optimalisasi pajak memiliki potensi besar untuk diterapkan lebih luas di tingkat provinsi.
“Ke depan, bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat diprioritaskan bagi daerah yang memiliki tingkat kepatuhan pajak terbaik,” tambahnya.
Program Sengkuyung ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan angka penerimaan pajak namun juga untuk menciptakan kesadaran kolektif di tengah masyarakat mengenai tanggung jawab mereka sebagai warga negara.
Dalam banyak kasus, ketidaktahuan atau kurangnya informasi sering kali menjadi penghalang utama bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Oleh karena itu, dengan adanya program ini diharapkan informasi mengenai pentingnya membayar pajak dapat tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat.
Salah satu tantangan terbesar dalam memaksimalkan penerimaan pajak adalah stigma negatif mengenai penggunaan anggaran publik dan transparansi pemerintah.
Masyarakat sering kali merasa skeptis apakah uang pajak mereka benar-benar digunakan untuk kepentingan umum atau hanya mengalir ke kantong oknum tertentu.
Dengan memberikan bukti nyata berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat. (tya/stch/dda)
