BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah memulai penyaluran beras bantuan pangan dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pada 17 Juli 2025.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Muhammad Najib, menekankan pentingnya melaporkan apabila terdapat beras yang tidak layak atau rusak kepada Bulog agar dapat segera diganti.
“Laporkan saja jika ada beras yang tidak bagus, patah dan rusak,” ujar Najib dengan tegas.
Meski demikian, Najib meyakinkan bahwa beras yang telah didistribusikan telah melalui pemeriksaan lengkap. Hari ini, distribusi di wilayah Bojongsari berlangsung tanpa kendala.
Acara peluncuran penyaluran bantuan pangan CPP ini secara resmi diadakan di halaman Pendopo Dipokusumo pada Kamis, 17 Juli 2025.
Pelaksana Tugas Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, secara simbolis memulai penyaluran dengan melepas tiga armada truk pengangkut beras bantuan.
Sebanyak 113.913 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kabupaten Purbalingga terdaftar untuk menerima masing-masing 20 kg beras.
Bantuan ini merupakan alokasi untuk dua bulan yang disalurkan dalam satu kali pengiriman.
“Kami berharap bantuan ini tidak hanya meringankan beban masyarakat di 224 desa penerima, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga dan suplai pangan di Purbalingga,” ungkap Plt Bupati Dimas Prasetyahani.
Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan dan membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akibat berbagai faktor eksternal.
Dengan menyediakan pasokan beras yang cukup, diharapkan bisa menurunkan tekanan harga kebutuhan pokok di tingkat lokal.
Distribusi yang dilakukan juga menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap keluarga penerima manfaat memiliki akses terhadap kebutuhan pangan pokok selama beberapa bulan ke depan.
Hal ini menjadi sangat penting mengingat situasi ekonomi yang masih menantang bagi banyak warga.
Upaya pemerintah daerah dalam memastikan kualitas beras tetap terjaga juga merupakan langkah kritis untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap program bantuan pemerintah.
Pemeriksaan ketat dan mekanisme pelaporan kerusakan menjamin bahwa masyarakat mendapatkan bantuan dalam kondisi terbaik.
Dengan koordinasi yang baik antara dinas terkait dan Bulog, distribusi beras ini menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.
Langkah-langkah antisipatif seperti ini diharapkan dapat terus berlanjut seiring dengan kebutuhan masyarakat akan dukungan pangan berkualitas. (amr/stch)
