BANYUMASEKSPRES.ID, Keluhan saldo PKH kosong semakin sering terdengar di kalangan penerima bantuan, padahal nama mereka masih aktif dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Situasi ini menyebabkan banyak orang merasa kebingungan dan mempertanyakan apa yang sesungguhnya berlangsung.
Beberapa warga mengaku sudah menunggu dana cair, mengecek ATM secara berkala, namun saldo tetap tidak berubah. Bahkan, ada yang sudah menerima PKH pada tahap sebelumnya, namun kini tidak lagi.
Rina, seorang ibu rumah tangga di Jakarta Timur, merasa heran ketika mengetahui tidak ada dana masuk ke rekeningnya. “Saya sudah cek di ATM, tapi saldonya kosong, padahal nama saya masih tercantum di DTKS dan sebelumnya sempat menerima bantuan,” katanya.
Kementerian Sosial melalui para pendamping PKH menjelaskan bahwa tercatat di DTKS tidak serta-merta menjamin pencairan bantuan akan terjadi secara otomatis. Penyaluran dilakukan berdasarkan tingkat kelayakan yang ditinjau secara rutin.
“Nama masuk DTKS itu artinya masih terdata dalam sistem, tapi bukan jaminan pasti dapat bantuan kalau ada kendala validasi atau syarat belum lengkap,” terang Wina, pendamping PKH wilayah Depok.
Menurutnya, banyak warga yang belum menyadari bahwa setiap tahap pencairan PKH akan melewati proses verifikasi ulang. Ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tetap tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
Faktor umum yang menyebabkan saldo PKH kosong biasanya terkait pembaruan data yang tidak dilakukan oleh penerima manfaat. Hal ini bisa berupa perbedaan informasi antara sistem DTKS dan bank, atau dokumen penting yang belum diperbarui.
“Kadang ada yang ganti nomor rekening tapi tidak lapor, atau alamatnya berubah tapi belum di-update di data DTKS. Itu bisa bikin bantuan gagal masuk,” tambah Wina.
Verifikasi silang data menjadi hal yang wajib dilakukan agar pencairan PKH tidak tertunda. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menetapkan sejumlah syarat pencairan yang wajib dipenuhi oleh penerima manfaat:
- Terdaftar aktif di DTKS.
- Perubahan pada kondisi sosial ekonomi masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti.
- Tidak terindikasi memiliki kendaraan atau usaha yang melebihi batas ketentuan penerima PKH.
- Memiliki dokumen kependudukan yang valid dan terbaru (KTP & KK).
- Tidak memiliki tunggakan atau masalah rekening yang menghambat proses penyaluran.
- Sudah menginformasikan apabila terdapat perubahan pada nomor rekening atau data keluarga.
- Memenuhi kehadiran dalam kegiatan pendampingan dan verifikasi yang diwajibkan.
Semua syarat di atas harus terpenuhi untuk memastikan kelancaran proses pencairan. Jika ada satu saja yang bermasalah, maka sistem dapat secara otomatis menangguhkan bantuan tanpa pemberitahuan langsung.
Saldo PKH kosong tidak berarti bantuan dicabut permanen. Dalam banyak kasus, ini hanya penundaan sementara karena proses validasi masih berlangsung atau ada informasi yang belum sinkron.
Program PKH dicairkan sebanyak empat kali dalam satu tahun, dengan penyaluran dana melalui bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, BTN, maupun Mandiri. Jika saldo masih kosong saat jadwal pencairan tiba, penting untuk segera menghubungi pendamping PKH setempat.
Beberapa warga mengaku tidak pernah mendapat pemberitahuan resmi saat terjadi penangguhan bantuan. Hal ini memicu berbagai asumsi di tengah masyarakat, mulai dari dugaan pemotongan bantuan hingga pencoretan tanpa alasan.
Padahal, penyebab saldo kosong sering kali teknis dan bisa diselesaikan dengan verifikasi sederhana. Yang dibutuhkan hanyalah komunikasi yang terbuka serta pemutakhiran data lewat jalur resmi.
Program PKH adalah salah satu bantuan sosial berskala besar yang bertujuan untuk mengurangi beban keluarga miskin. Namun, penerima juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keabsahan data yang mereka miliki.
Dengan semakin ketatnya sistem evaluasi di tahun 2025, pemerintah menekankan pentingnya akurasi dan pembaruan data sebagai bagian dari tata kelola bantuan yang akuntabel. Data yang tidak sinkron berpotensi membuat bantuan tidak bisa dicairkan meskipun nama masih terdaftar di DTKS. (Okt)
