BANYUMASEKSPRES.ID, KEBUMEN – Kepala UPPD Samsat Kebumen, Budi Prasetyo, tengah giat berupaya untuk memperluas jaringan mitra layanan pembayaran pajak di wilayah Kabupaten Kebumen.
Hal ini dilakukan guna mendekatkan layanan kepada masyarakat, terutama di tingkat desa, sehingga mereka tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke kota hanya untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
Langkah ini dinilai strategis dalam meningkatkan kemudahan akses dan kenyamanan bagi warga desa.
Budi menjelaskan bahwa inisiatif Samsat Budiman, sebuah program yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bertujuan untuk menyediakan layanan pembayaran pajak yang lebih dekat dengan masyarakat.
Program ini telah berhasil menggaet 97 mitra di seluruh Kabupaten Kebumen, terdiri dari Samsat BUMDes Digital Mandiri (Samsat Budiman) dan Samsat Corporate.
Dengan adanya mitra ini, warga dapat menyelesaikan kewajiban pajak mereka tanpa harus meninggalkan desa.
“Kami mencatat total transaksi dari awal tahun hingga saat ini mencapai Rp 2,5 miliar. Angka tersebut berasal dari transaksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) atau Jasa Raharja,” ungkap Budi pada Selasa (9/12).
Ia menambahkan bahwa peningkatan jumlah transaksi dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh bertambahnya mitra yang bergabung.
Lebih lanjut, Budi memaparkan bahwa keberadaan koperasi merah putih membuka peluang besar untuk menambah jumlah mitra.
Hingga kini, baru tujuh koperasi desa merah putih yang sudah bergabung sebagai mitra.
“Kami terus berusaha menambah titik layanan. Saat ini di Kebumen ada 449 desa dan separuhnya belum terjangkau. Kami berupaya agar semakin banyak yang bisa bergabung,” jelasnya.
Dengan semakin banyak mitra yang terhubung dalam program Samsat Budiman atau Samsat Corporate, pelayanan kepada masyarakat diharapkan akan menjadi lebih efisien dan mudah dijangkau.
Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu.
Ketua BUMDes Mekarsari Kecamatan Sempor, Banu, turut memberikan pandangannya mengenai manfaat menjadi bagian dari program ini.
Ia mengungkapkan bahwa transaksi pajak kendaraan bermotor melalui pihaknya telah mencapai sekitar Rp 500 juta hingga saat ini.
Banu menambahkan bahwa BUMDes Mekarsari telah menjadi mitra selama tiga tahun terakhir.
“Alhamdulillah sampai saat ini kami masih juara bertahan di tingkat Kabupaten Kebumen, insyaallah kami juga tetap tertinggi di tingkat provinsi,” ujar Banu penuh optimisme.
Program Samsat Budiman ini tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat namun juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal melalui peningkatan aktivitas di tingkat desa.
Dengan semakin banyaknya mitra yang terlibat, potensi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak pun kian terbuka lebar.
Budi berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak termasuk koperasi dan BUMDes dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada aspek kemudahan akses tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan aktif komunitas desa dalam pelaksanaan program tersebut.
Bagi warga Kebumen khususnya mereka yang tinggal di pedesaan program ini merupakan angin segar yang memberikan kemudahan sekaligus memberdayakan komunitas lokal dalam pengelolaan layanan publik.
Dengan basis kerjasama antara pemerintah dan entitas lokal seperti koperasi serta BUMDes harapannya adalah tercipta sinergi positif yang mampu meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.
Program inovatif seperti Samsat Budiman menunjukkan betapa pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam penyediaan layanan publik khususnya di wilayah pedesaan yang seringkali menghadapi tantangan aksesibilitas terhadap layanan dasar seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Kepala UPPD Samsat Kebumen bersama timnya terus berkomitmen untuk memperluas jangkauan pelayanan sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen dapat menikmati manfaat dari inisiatif progresif ini tanpa terkecuali.
Dengan demikian upaya menuju pelayanan publik yang lebih inklusif dan merata dapat terwujud dalam waktu dekat.
Inovasi pelayanan publik semacam ini perlu mendapat apresiasi tinggi karena selain mempermudah kehidupan masyarakat juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui partisipasiasi UMKM serta BUMDes. (mam/stch/dda)
