BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Dalam perkembangan terbaru, Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan bahwa serapan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai angka Rp35,6 triliun.
Angka ini merepresentasikan 50,1 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun yang disiapkan pemerintah hingga tahun 2025.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan detail mengenai capaian ini kepada awak media saat konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (29/10).
“Hari ini penyerapan anggaran makan bergizi sudah mencapai Rp35,6 triliun, sudah mencakup 50,1 persen,” ungkap Dadan dengan penuh optimisme.
Program ambisius ini telah berhasil membentuk 13.514 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 7.022 kecamatan dan 509 kabupaten di seluruh Indonesia.
Jaringan SPPG tersebut menjadi tulang punggung dalam memastikan distribusi makanan bergizi dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara efektif.
Hingga saat ini, program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut telah memberikan manfaat kepada 39,5 juta orang dan ditargetkan akan menyentuh angka 40 juta penerima menjelang akhir bulan ini.
Dadan juga menyatakan keyakinannya bahwa target ambisius pemerintah untuk melayani lebih dari 82 juta warga bisa tercapai sebelum akhir tahun.
“Kita kejar terus target sampai akhir tahun, mudah-mudahan 82,9 juta bisa kita layani di akhir tahun,” ujarnya dengan semangat.
Setiap harinya ada penambahan sekitar 200 SPPG baru di seluruh wilayah Indonesia. Penambahan unit-unit layanan ini berpotensi besar melayani hingga 600 ribu penerima manfaat tambahan setiap hari.
Dadan menambahkan bahwa dua bulan terakhir tahun ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.
Namun demikian, meski capaian program terus meningkat, BGN harus menghadapi sejumlah tantangan serius di lapangan.
Tercatat bahwa sedikitnya 112 dapur SPPG harus ditutup akibat pelanggaran standar kebersihan dan keamanan pangan yang berujung pada kasus dugaan keracunan di beberapa daerah.
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang memberikan keterangan terkait hal tersebut pekan lalu di kantor Kemenko Pangan.
Ia menjelaskan bahwa dapur-dapur yang ditutup hanya bisa kembali beroperasi jika telah memenuhi semua persyaratan ketat yang diwajibkan.
Persyaratan tersebut meliputi kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).
“Yang menyatakan siap buka lagi ada 13 dapur tapi kita belum kasih izin. Kita mau pastikan semuanya benar-benar sesuai SOP dulu,” tegas Nanik.
Ia juga menyoroti pelanggaran mendasar dalam standar kebersihan dapur MBG di sejumlah daerah terutama pada ruang pengemasan makanan yang tidak dilengkapi pendingin udara (AC).
Hal ini berpotensi mempercepat pembusukan makanan sehingga memerlukan perhatian serius agar tidak mengulang masalah serupa.
“Ada dapur MBG yang ruang pengemasannya tidak dilengkapi dengan AC sehingga membuat makanan cepat basi,” jelasnya.
Nanik menegaskan pentingnya penerapan standar teknis secara ketat mulai dari penggunaan lantai epoksi untuk mencegah kontaminasi bakteri hingga pemisahan area pencucian alat makan dan bahan makanan mentah.
“Contoh hal-hal seperti itu harus dijalankan. Lantai harus diepoksi supaya kuman-kuman dari bawah tidak naik,” tambahnya.
BGN mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran SOP dengan ancaman penutupan permanen bagi dapur-dapur yang terbukti melanggar kembali aturan kesehatan dan keselamatan.
“Kalau masih melanggar lagi akan kita tutup permanen,” ujar Nanik dengan nada serius.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah pengendalian stunting dan pemerataan asupan pangan bergizi di seluruh daerah Indonesia hingga akhir tahun 2025. (*/dda)
