BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA, Jawa Tengah – Menjelang akhir tahun 2025, realisasi anggaran APBD Kabupaten Banjarnegara masih belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan.
Hal ini menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) yang dipimpin oleh Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, di Aula Sasana Abdi Praja Setda Banjarnegara pada Rabu (17/12).
Dalam rapat tersebut, yang dihadiri oleh jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan pejabat teknis lainnya. Bupati Amalia menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran agar program prioritas daerah tidak tertahan di penghujung tahun.
Amalia dengan tegas menyampaikan bahwa seluruh OPD harus bekerja lebih sinergis dan mengesampingkan ego sektoral yang sering kali menghambat proses koordinasi antarinstansi.
“Setiap OPD harus bergerak bersama-sama. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Percepatan ini sangat penting terutama untuk program strategis daerah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Amalia dengan penuh semangat dan keyakinan.
Menurut Amalia, rapat POK bukan sekadar forum evaluasi rutin tetapi merupakan momentum penting untuk menelaah persoalan riil yang terjadi di lapangan.
Ia meminta para pimpinan OPD dan camat untuk benar-benar memahami kondisi masyarakat secara langsung sehingga pelaksanaan program tidak hanya selesai secara administratif tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Sejalan dengan itu, Penjabat Sekretaris Daerah Banjarnegara, Tursiman, memaparkan pencapaian realisasi APBD hingga akhir November 2025.
Ia mengungkapkan bahwa realisasi keuangan pada triwulan IV baru mencapai 84,80 persen dari target 89,67 persen atau masih terdapat deviasi sebesar minus 4,86 persen.
“Capaian ini memang belum sesuai dengan target yang direncanakan. Dari laporan hingga triwulan IV, sebanyak 175 pengelola dari 45 OPD telah menyampaikan progres kegiatan mereka,” ungkap Tursiman kepada para peserta rapat.
Tursiman menjelaskan lebih lanjut bahwa terdapat sejumlah OPD yang mencatatkan realisasi tertinggi baik dari sisi keuangan maupun fisik.
Kecamatan Wanadadi menempati posisi tertinggi dengan realisasi keuangan mencapai 92,61 persen dan fisik 92,68 persen.
Disusul oleh Kecamatan Purwanegara yang mencatatkan realisasi keuangan sebesar 91,15 persen dan fisik 91,24 persen serta Badan Kesbangpol dengan realisasi keuangan 91,14 persen dan fisik mencapai 92,86 persen.
Dalam konteks ini jelas terlihat bahwa ada upaya serius dari pihak pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mendorong optimalisasi serapan anggaran guna memastikan bahwa setiap program yang dirancang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Namun demikian tantangan tetap ada dalam hal pencapaian target anggaran tersebut.
Pentingnya percepatan ini bukan hanya sekadar memenuhi angka-angka dalam laporan tetapi juga memastikan bahwa program-program tersebut benar-benar berjalan efektif di lapangan.
Dengan demikian koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan anggaran pemerintah daerah.
Bupati Amalia berkomitmen untuk terus memantau perkembangan serapan anggaran ini dan akan mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi hambatan-hambatan yang ada.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama lebih erat demi tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.
Menilik dari hasil rapat tersebut tentunya menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak terkait di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banjarnegara agar semakin meningkatkan kinerja serta efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya evaluasi berkala seperti rapat POK dalam mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi terbaik demi kemajuan bersama.
Sementara itu antusiasme peserta rapat terlihat cukup tinggi ketika membahas berbagai strategi percepatan serapan anggaran terutama terkait program-program prioritas daerah seperti infrastruktur kesehatan pendidikan serta pelayanan publik lainnya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat provinsi hingga tingkat desa diharapkan bisa terjalin kerjasama harmonis demi tercapainya visi misi pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat Banjarnegara pada umumnya sehingga setiap langkah kebijakan dapat dirasakan manfaat positifnya oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Optimalisasi penggunaan dana APBD tentunya menjadi tanggung jawab bersama mulai dari perencanaan pelaksanaan hingga evaluasinya agar tidak hanya tercapai secara kuantitatif tapi juga kualitatif sesuai harapan semua pihak khususnya masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari setiap kebijakan pembangunan daerah.
Dari sini kita bisa belajar bahwa kerjasama koordinasi serta komunikasi efektif antar pihak terkait merupakan elemen vital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik transparan akuntabel serta responsif terhadap kebutuhan publik saat ini maupun masa depan (*/stch).
