BANYUMASEKSPRES.ID, SEMARANG – Peringatan Hari Kartini di Jawa Tengah tahun ini mengajak kita untuk merenungkan kembali posisi perempuan dalam pembangunan daerah yang dipenuhi dengan berbagai kontradiksi.
Di satu sisi, perempuan di Jawa Tengah telah menunjukkan diri sebagai pilar ekonomi yang kuat melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan kontribusi mereka melebihi 50 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Namun, di sisi lain, angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan masih menunjukkan fluktuasi yang mencolok, menciptakan anomali sosial di mana kemandirian ekonomi tidak selalu sejalan dengan jaminan keamanan di ruang domestik.
Upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti Rumah Pengaduan dan Posbankum (Pos Bantuan Hukum) yang ada di tingkat desa dan kelurahan memang telah resmi beroperasi.
Namun, tantangan besar masih ada karena banyak korban yang belum mengetahui layanan tersebut, merasa ragu untuk melapor, atau bahkan takut menghadapi stigma sosial.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Setya Arinugroho menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan harus dipahami lebih dalam, melampaui sekadar angka pertumbuhan.
Menurutnya, dedikasi luar biasa perempuan dalam menggerakkan roda ekonomi daerah harusnya dijadikan modal sosial yang bisa berfungsi sebagai instrumen perlindungan diri.
“UMKM memiliki potensi strategis sebagai benteng pertahanan bagi perempuan,” tegas Setya.
Dia juga menyarankan agar kelompok usaha seperti koperasi atau asosiasi pengusaha perempuan dapat menjadi wadah untuk menumbuhkan rasa percaya diri serta memberikan perlindungan kolektif.
Ketika perempuan terlibat dalam ekosistem UMKM, mereka memiliki kesempatan untuk mendeteksi indikasi kekerasan sejak dini.
Kemandirian finansial yang diperoleh melalui aktivitas UMKM dianggap sebagai kunci utama dalam mengurangi kekerasan ekonomi.
Kekerasan ekonomi sering kali menjadi akar dari bertahannya korban dalam lingkaran KDRT.
Setya menjelaskan bahwa ketika seorang perempuan memiliki penghasilan sendiri, otomatis ia memperoleh posisi tawar (bargaining power) yang lebih kuat di dalam rumah tangga.
“Keterlibatan perempuan dalam UMKM tidak hanya berkontribusi pada perekonomian dan kesejahteraan Jawa Tengah, tetapi juga kami pandang sebagai perisai diri dari kekerasan dan tekanan lainnya,” tambah Setya.
Lebih jauh lagi, peran UMKM dalam menekan angka kekerasan terletak pada kemampuannya untuk memutus rantai isolasi domestik yang selama ini membelenggu banyak korban.
Dengan berwirausaha, perempuan didorong untuk keluar dari sekat-sekat rumah tangga dan berinteraksi secara aktif dengan jejaring sosial yang lebih luas, mulai dari pemasok hingga pelanggan dan rekan-rekan sesama pengusaha.
“Perempuan yang memiliki kepercayaan diri tinggi tidak akan lagi merasa pantas diperlakukan secara tidak adil. Mereka memahami nilai dan kontribusi besar yang mereka berikan bagi keluarga dan masyarakat,” ujar Setya Arinugroho dengan penuh keyakinan.
Dalam momen istimewa ini, dia memberikan apresiasi tinggi kepada ketangguhan perempuan Jawa Tengah yang mampu menyeimbangkan peran kompleks antara berkarya di sektor publik, berdaya secara ekonomi, serta tetap menjalankan peranan pengabdian dalam lingkungan keluarga mereka.
Setya juga menegaskan komitmen DPRD Jawa Tengah untuk terus mengawal regulasi yang mendukung terciptanya ekosistem usaha inklusif.
Hal ini mencakup kemudahan akses modal hingga penguatan fungsi Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) hingga ke tingkat desa.
Bagi Ari, semangat Kartini di era modern saat ini harus diterjemahkan sebagai hak bagi setiap perempuan untuk meraih kesuksesan tanpa dihantui rasa takut.
Dia menekankan bahwa tangan-tangan yang menggerakkan ekonomi Jawa Tengah adalah tangan-tangan yang harus mendapatkan perlindungan penuh dari negara.
“Perempuan berhak berdaya tanpa rasa takut. Kita ingin menciptakan ekosistem yang aman, ramah, dan suportif bagi perempuan,” pungkasnya menegaskan pentingnya emansipasi sejati di masa sekarang ini.
Emansipasi tersebut tidak hanya tentang kebebasan tetapi juga tentang kemampuan berdaya secara ekonomi sekaligus terlindungi berdasarkan hak asasi manusia.
Dalam konteks ini, sangat penting untuk memperhatikan bahwa meskipun banyak upaya positif telah dilakukan untuk meningkatkan peranan perempuan dalam sektor ekonomi melalui UMKM, tantangan besar terkait dengan kekerasan terhadap perempuan tetap ada dan perlu ditangani secara serius oleh semua pihak terkait.
Melihat situasi ini, kita semua perlu menyadari bahwa keberhasilan pemberdayaan perempuan tidak hanya dapat dilihat dari segi kontribusi mereka terhadap perekonomian daerah tetapi juga dari aspek perlindungan hak-hak mereka sebagai individu.
Oleh sebab itu dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil serta sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pemberdayaan perempuan.
Harapan ke depan adalah agar semua elemen masyarakat dapat bersatu padu menyuarakan isu-isu mengenai hak-hak perempuan serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam segala aspek kehidupan.
Dengan begitu kita bisa mewujudkan sebuah tatanan sosial di mana setiap individu mendapatkan kesempatan sama tanpa ada diskriminasi atau ketakutan akan kekerasan. (ads/stch/dda)
