BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib diproduksi oleh warga lokal dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar lokasi pelaksanaan.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya strategis yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga menguatkan ekonomi lokal.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat lokal dalam program ini.
“Sangat penting bagi kami bahwa menu MBG diproduksi oleh warga lokal, termasuk UMKM. Penggunaan makanan buatan pabrik harus dihentikan,” tegas Nanik pada tanggal 15 Desember.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan, karena jika makanan pabrikan tetap digunakan, hal itu akan bertentangan dengan semangat program MBG yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat sekitar dan memberikan manfaat ekonomi langsung kepada mereka.
Regulasi yang mengatur ketentuan ini telah diperjelas dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
Peraturan tersebut mewajibkan bahwa penyelenggaraan program MBG harus memprioritaskan produk dalam negeri serta melibatkan berbagai entitas usaha berbasis komunitas.
Termasuk di dalamnya adalah usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi desa/kelurahan Merah Putih, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dengan demikian, rantai produksi dan distribusi menu MBG akan lebih berakar pada kekuatan ekonomi lokal.
BGN percaya bahwa keterlibatan pelaku usaha lokal sangat vital dalam menjaga kualitas makanan.
Dengan menggunakan sumber daya lokal mulai dari bahan baku hingga proses pengolahan, kualitas dan kesegaran bahan dapat diawasi dengan lebih baik.
Selain itu, dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat sekitar juga lebih terasa, menciptakan efek domino yang positif bagi perekonomian daerah.
Dalam konteks pemenuhan gizi, BGN juga menitikberatkan pada pentingnya menu yang disajikan sesuai dengan kebutuhan gizi penerima manfaat.
Fokus utama adalah anak-anak dan kelompok rentan lainnya yang membutuhkan asupan nutrisi seimbang untuk pertumbuhan dan kesehatan mereka.
Produksi lokal dinilai lebih mampu menjamin kebersihan dan kandungan gizi bahan makanan dibandingkan produk pabrikan yang mungkin memiliki standar berbeda.
Nanik menambahkan bahwa penggunaan produk pabrik berpotensi mengurangi nilai strategis dari program MBG ini karena tidak memberikan efek positif terhadap perekonomian daerah setempat.
Oleh sebab itu, pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan akan diperketat untuk memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai rencana.
BGN juga mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam mendata dan membina UMKM potensial yang dapat terlibat dalam program MBG.
Dengan pembinaan yang tepat sasaran, UMKM lokal diharapkan bisa memenuhi standar gizi yang ditetapkan sekaligus meningkatkan keamanan pangan serta kapasitas produksi mereka.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari program prioritas nasional dengan tujuan utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui pemenuhan gizi yang optimal.
Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Dalam tataran implementasi, BGN berharap pemerintah daerah mampu mengambil langkah-langkah konkret untuk memfasilitasi keterlibatan UMKM dalam setiap fase program MBG.
Ini termasuk memberikan pelatihan mengenai standar gizi dan keamanan pangan serta dukungan finansial atau akses ke pasar yang lebih luas.
Melalui pendekatan ini, tidak hanya masalah gizi masyarakat yang dapat diatasi tetapi juga peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan mikro di daerah setempat dapat terwujud.
Dengan demikian, program MBG tidak hanya sekadar inisiatif kesehatan tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal. (*/stch/dda)
