BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Kemandirian industri pertahanan menjadi salah satu agenda strategis utama yang dicanangkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam upaya mencapai kemandirian penuh dalam produksi alat utama sistem persenjataan (alutsista) tanpa ketergantungan impor, terdapat berbagai tantangan struktural yang perlu diatasi.
Meski demikian, sejumlah kemajuan signifikan telah dicapai, terutama pada kategori alutsista yang teknologinya sudah sepenuhnya dikuasai oleh industri dalam negeri.
Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan alutsista untuk TNI dan Polri melalui produksi dalam negeri.
Dalam konteks ini, pengamat Intelijen Ridlwan Habib memberikan pandangannya pada Minggu, 25 Januari 2026.
“Untuk pengadaan tanpa impor, kita sudah mulai dari alutsista yang kita kuasai penuh teknologinya. Contohnya senapan, amunisi, kapal patroli, dan kendaraan taktis seperti Maung atau Anoa. Itu sudah mayoritas buatan kita sendiri,” ujarnya.
Hal ini menunjukkan bahwa sektor senjata ringan seperti pistol, senapan serbu, dan amunisi kaliber kecil telah menjadi contoh utama pencapaian tersebut.
PT Pindad (Persero), sebagai BUMN strategis dalam industri pertahanan nasional, telah berhasil memproduksi berbagai varian pistol seperti G2 Combat dan MAGNUM serta senapan serbu seri SS (Senapan Serbu 1 hingga model terbaru SS3).
Produk-produk ini kini digunakan oleh TNI maupun Polri. Kebijakan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian selama beberapa tahun terakhir telah mempertegas pentingnya memenuhi kebutuhan senjata ringan standar dari produksi dalam negeri selama spesifikasinya terpenuhi.
Hasilnya adalah pengadaan pistol dan senapan serbu untuk prajurit TNI/Polri tidak lagi mengandalkan impor.
Ridlwan juga menyoroti kemajuan dalam produksi suku cadang di dalam negeri.
“Untuk suku cadang (spareparts), kita sudah jauh lebih mandiri. Pesawat, kapal, dan tank kita sekarang banyak yang ‘jeroannya’ atau suku cadangnya sudah diproduksi oleh industri dalam negeri maupun UMKM mitra DEFEND ID. Kita tidak mau lagi kalau ada alat rusak harus nunggu kiriman baut atau komponen kecil dari luar negeri berbulan-bulan,” jelasnya.
Namun demikian tantangan tetap ada terutama pada komponen kunci seperti mesin jet atau sensor elektronik tingkat tinggi.
Untuk mengatasi hal ini pemerintah menerapkan kebijakan yang mewajibkan adanya kerja sama dengan pabrik lokal jika harus melakukan impor agar pabrik suku cadangnya dapat dibangun di Indonesia.
“Jadi targetnya bukan cuma ‘beli barangnya’, tapi ‘kuasai rantai pasoknya’. Kita sedang bangun ekosistem supaya ke depan kalau ada situasi darurat pertahanan kita tidak bisa ‘dimatikan’ lewat sanksi suku cadang oleh negara lain,” ucap Ridlwan.
Berbagai komponen senjata kendaraan tempur kapal dan pesawat mulai dibuat di dalam negeri melalui sinergi antara BUMN dan industri swasta nasional.
Sinergi ini menjadi kunci penguatan ekosistem industri pertahanan nasional dengan sejumlah perusahaan swasta kini turut berperan aktif sebagai pemasok komponen suku cadang presisi hingga alutsista pendukung.
Langkah-langkah strategis ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kemandirian tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong inovasi teknologi dalam negeri yang lebih maju.
Dengan demikian Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk impor sekaligus meningkatkan kemampuan produksi domestik yang berdaya saing internasional. (*/dda)
