BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Dalam sebuah pengumuman penting yang disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 15 April, Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan jadwal pelaksanaan ibadah haji untuk tahun 2026.
Dalam rencananya, proses keberangkatan akan dimulai dengan masuknya jemaah ke asrama pada tanggal 21 April 2026.
Keberangkatan jemaah gelombang pertama direncanakan akan berlangsung dari tanggal 22 April hingga 21 Mei 2026 secara bertahap, melalui berbagai embarkasi yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dimulai pada tanggal 21 April, di mana jemaah gelombang pertama akan masuk ke asrama. Kami harapkan keberangkatan dapat dilakukan mulai dari tanggal 22 April sampai dengan yang terakhir pada tanggal 21 Mei,” ungkap Irfan.
Pernyataan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyukseskan pelaksanaan ibadah yang sangat ditunggu oleh umat Muslim tersebut.
Kementerian Agama berharap Presiden Republik Indonesia dapat hadir untuk melepas langsung rombongan pertama jemaah haji pada tanggal yang telah ditentukan.
“Kami berharap ada kelonggaran waktu dari Bapak Presiden agar beliau bisa melepas jemaah haji rombongan pertama pada tanggal 22 April,” tambahnya.
Harapan ini menunjukkan pentingnya dukungan pimpinan negara dalam memberikan semangat kepada jemaah yang akan melaksanakan ibadah suci tersebut.
Puncak pelaksanaan ibadah haji diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 25 hingga 26 Mei 2026 di Arafah saat pelaksanaan wukuf.
Setelah menjalani rangkaian ibadah haji, pemulangan jemaah dijadwalkan dimulai pada tanggal 1 Juni dan berakhir pada tanggal 1 Juli tahun yang sama.
“Puncak ibadah haji diperkirakan terjadi pada tanggal 25-26 Mei di Arafah. Kemudian, operasi pemulangan jemaah akan dimulai pada tanggal 1 Juni dan insya Allah berakhir pada tanggal 1 Juli,” jelas Irfan.
Dalam upaya mendukung kelancaran operasional keberangkatan jemaah, pemerintah telah menyiapkan sejumlah embarkasi yang mencapai total sebanyak enam belas lokasi, termasuk dua tambahan baru di Cipondoh dan Yogyakarta.
Penambahan embarkasi ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan aksesibilitas lebih bagi calon jemaah haji dari berbagai daerah di Indonesia.
Sistem fast track atau layanan pemeriksaan imigrasi Arab Saudi yang kini diterapkan di empat bandara utama, yaitu Soekarno-Hatta, Solo, Juanda, dan Makassar, menjadi salah satu inovasi penting dalam rangka meningkatkan efisiensi proses keberangkatan.
Dengan adanya sistem ini, jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi ulang saat tiba di Arab Saudi, sehingga mereka dapat langsung menuju bus untuk melanjutkan perjalanan ke lokasi ibadah.
Menteri Irfan menambahkan bahwa secara keseluruhan persiapan layanan haji tahun 2026 telah mencapai hampir seratus persen dengan tahap akhir pengecekan operasional sedang dilakukan.
Fasilitas akomodasi juga disiapkan dengan menyediakan sebanyak seratus tujuh puluh tujuh hotel di Makkah serta seratus hotel di Madinah untuk menampung para jemaah selama menjalankan ibadah haji.
Demi mendukung kebutuhan konsumsi selama masa ibadah haji, pihak kementerian juga telah menyiapkan lima puluh satu dapur di Makkah serta dua puluh tiga dapur di Madinah.
Layanan kesehatan bagi para jemaah pun menjadi perhatian serius dengan disediakannya empat puluh klinik di Makkah serta lima klinik di Madinah.
Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memastikan kesehatan dan keselamatan para jemaah selama berada di Tanah Suci.
Dalam kesempatan tersebut, Menhaj Irfan juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak berangkat haji tanpa menggunakan visa resmi.
Ia menegaskan bahwa pemerintah Arab Saudi akan memperketat pengawasan terhadap praktik ilegal ini dan memberikan sanksi berat bagi pelanggaran tersebut.
“Kami berharap tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berangkat haji tanpa menggunakan visa resmi,” tegas Gus Irfan.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya sekitar seribu orang terpaksa ditahan di Jeddah karena menggunakan visa non-haji seperti visa ziarah atau kerja.
Situasi ini tentu sangat disayangkan karena banyak jemaah yang gagal memasuki Makkah akibat tidak memiliki visa resmi untuk melaksanakan ibadah haji.
“Beberapa titik pasti akan ada pemeriksaan ketat oleh pihak berwenang. Oleh karena itu kami harap masyarakat Indonesia yang tidak memiliki visa resmi mohon agar tidak berangkat,” katanya dengan nada serius.
Dengan segala persiapan yang dilakukan dan perhatian khusus terhadap aspek perizinan serta kesehatan, pemerintah optimis bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 dapat berjalan lancar dan sukses. (*/stch/dda)
