BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Sebuah langkah signifikan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan mendaftarkan para penderes untuk mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan kerja melalui Dinsospermades.
Upaya ini bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan bagi para pekerja yang berisiko tinggi terlibat dalam kecelakaan kerja.
Sebanyak 28 penderes dari wilayah tersebut akan segera merasakan manfaat dari pencairan premi asuransi mulai 1 Oktober 2025.
Galih Prihambodo, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PSPFM) Dinsospermades Banyumas, menyampaikan bahwa pencairan premi ini diberikan kepada para penderes yang mengalami kecelakaan saat bekerja.
“Total ada 28 penderes yang bakal menerima premi karena terjatuh dari pohon,” ungkap Galih pada Rabu (1/10).
Premi yang diberikan bervariasi tergantung pada tingkat keparahan kecelakaan. Untuk kasus luka berat, premi yang dicairkan mencapai Rp10 juta, sementara bagi penderes yang meninggal dunia, keluarga atau ahli waris mereka akan menerima kompensasi sebesar Rp5 juta.
Ini merupakan langkah penting dalam memberikan dukungan finansial kepada pekerja dan keluarga mereka di saat-saat sulit.
Program asuransi ketenagakerjaan ini memang menjadi salah satu fokus utama Pemkab Banyumas dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja, khususnya para penderes.
Hingga akhir September 2025, sudah sekitar dua ribu penderes terdaftar dalam program ini.
Dari jumlah tersebut, setidaknya delapan pekerja dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja sejak awal tahun 2024. “Itu data dua tahun sejak awal 2024,” jelas Galih menambahkan konteks statistik kejadian yang ada.
Meskipun demikian, Galih menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam aspek keamanan kerja secara langsung.
Tanggung jawab Dinsospermades adalah mengatasi kerentanan ekonomi yang dihadapi para pekerja akibat risiko pekerjaan mereka.
“Melihat kerentanan penderes yang tinggi, maka semakin banyak yang didaftarkan ke asuransi ketenagakerjaan,” tegasnya lagi.
Langkah ini patut diapresiasi sebagai upaya preventif dalam memberikan rasa aman bagi para pekerja di sektor informal seperti penderes.
Meski demikian tantangan besar masih membayangi, terutama terkait kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja dan penggunaan alat pelindung diri (APD) yang memadai.
Kesadaran masyarakat dan pekerja mengenai pentingnya keselamatan dalam bekerja memang masih perlu ditingkatkan.
Banyak dari para penderes masih terlihat memanjat pohon tanpa dilengkapi APD yang memadai, seperti helm atau sabuk pengaman.
Dalam konteks inilah peran pemerintah lokal menjadi sangat vital. Selain memberikan perlindungan melalui asuransi, edukasi mengenai keselamatan kerja dan pentingnya penggunaan APD harus terus digalakkan.
Kampanye keselamatan dan penyediaan akses mudah terhadap peralatan keselamatan bisa menjadi solusi jangka panjang agar tidak hanya mengandalkan asuransi sebagai penopang paska-kecelakaan.
Perlindungan sosial seperti ini juga dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pekerja untuk lebih berhati-hati dan menjaga keselamatan saat melaksanakan tugas sehari-hari mereka.
Dengan adanya perlindungan asuransi, setidaknya ada jaminan finansial jika hal-hal buruk terjadi selama bekerja.
Di sisi lain, dukungan dari berbagai pihak termasuk perusahaan penyedia jasa asuransi sangat diperlukan agar program ini berjalan dengan lancar dan optimal.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan perusahaan asuransi dapat menciptakan skema perlindungan yang lebih komprehensif dan adaptif sesuai kebutuhan lapangan.
Bagaimanapun juga kesehatan dan keselamatan pekerja harus selalu menjadi prioritas utama bagi setiap pemangku kepentingan baik itu pemerintah maupun masyarakat luas.
Memberikan perhatian lebih pada aspek keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab moral tetapi juga investasi jangka panjang untuk masa depan tenaga kerja kita.
Dengan adanya program perlindungan seperti ini harapannya adalah tidak hanya mengurangi angka korban kecelakaan kerja tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para pekerja secara umum. (yda/dda)
