BANYUMASEKSPRES.ID, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berfokus pada dua aspek utama.
Salah satu fokus evaluasi tersebut adalah validasi data penerima manfaat agar penyaluran program MBG berjalan lebih tepat sasaran bagi masyarakat luas.
Aspek lainnya berkaitan dengan evaluasi skema insentif SPPG yang selama ini dinilai belum sepenuhnya menyesuaikan perbedaan kapasitas layanan setiap unit SPPG.
“Jadi yang pertama kami perbaiki: 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang bener, lalu berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan, gitu. Itu yang sekarang menjadi tugas kami,” kata Agustina kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Selain melakukan validasi penerima, BGN juga meninjau kembali sistem insentif SPPG agar lebih proporsional sesuai kondisi lapangan.
Agustina menjelaskan bahwa setiap SPPG memiliki cakupan layanan berbeda berdasarkan jumlah penerima dan wilayah operasional masing-masing.
Terdapat SPPG yang hanya melayani sekitar 1.000 penerima manfaat dengan lokasi layanan yang relatif dekat dibandingkan lainnya.
Sementara itu, beberapa SPPG harus menjangkau wilayah lebih luas dengan jumlah penerima manfaat lebih banyak setiap harinya.
Perbedaan kondisi tersebut membuat BGN menilai diperlukan skema insentif baru yang lebih adil untuk seluruh SPPG.
“Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani 500 eh katakanlah 1.000 orang insentifnya sama,” ujarnya.
Agustina menyebut pemberian insentif yang sama untuk seluruh SPPG belum mencerminkan tingkat beban kerja dan tantangan pelayanan.
“Nggak juga dong yang 300 meter yang atau 400, ada bahkan yang 500 yang lebih bagus kok disamaratakan 6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan,” lanjutnya.
Menurut Agustina, evaluasi juga menyentuh sistem pertanggungjawaban program MBG yang selama ini masih bertumpu pada kepala SPPG.
BGN menilai diperlukan penguatan sistem melalui transformasi digital untuk meningkatkan transparansi pengelolaan program tersebut.
Digitalisasi diharapkan mampu membantu pengawasan anggaran MBG serta memperbaiki mekanisme pelaporan kegiatan secara lebih efektif.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat tata kelola program agar berjalan sesuai tujuan pemerintah.
Agustina menjelaskan transformasi digital menjadi salah satu masukan yang diterima BGN dalam proses evaluasi program.
“Nah, sulit kalau kita pastikan tergantung ke orang. Tadi kami dapat masukan, kami mendengarkan arahan dari tempat lain ya, ada masalah transformasi digital, digitalisasi. Itu sesuatu yang baik, jadi kami pikir Oh itu nanti akan menjadi bagian dari perbaikan. Jadi poinnya itu saja ya arahan untuk hari ini,” ujarnya.
Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dilakukan untuk memastikan bantuan makanan bergizi diterima kelompok sasaran yang membutuhkan.
Melalui pembaruan data penerima, BGN ingin memastikan distribusi MBG lebih efektif serta sesuai prioritas kebutuhan masyarakat.
Perbaikan skema insentif SPPG juga diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih seimbang antarwilayah.
Selain itu, penguatan digitalisasi dapat memberikan kemudahan dalam proses pemantauan penggunaan anggaran program MBG.
Program MBG menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang membutuhkan pengelolaan akurat karena melibatkan jumlah penerima manfaat besar.
BGN terus melakukan evaluasi agar pelaksanaan program berjalan transparan, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (vip)
