BANYUMASEKSPRES.ID, Pemerintah kembali menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) pada Desember 2025. Bulan ini menjadi periode pencairan terakhir untuk tahap IV atau triwulan keempat tahun berjalan.
Pada momen penutup ini, sejumlah bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kembali dicairkan untuk termin terakhir sebagai bagian dari komitmen pemerintah menjaga daya beli masyarakat.
Selain bansos reguler, terdapat pula bantuan tambahan berupa BLT Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) serta program penebalan bansos pangan yang mencakup beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter per bulan.
Kedua program tambahan ini kembali diperpanjang hingga Desember 2025 sebagai langkah stabilisasi konsumsi rumah tangga berpenghasilan rendah yang masih rentan terhadap tekanan ekonomi.
Artikel ini merangkum daftar lengkap enam bansos yang cair pada Desember 2025 beserta nilai manfaatnya, alur pencairan, hingga cara mudah mengecek status penerimanya secara mandiri lewat HP.
BLT Kesra Rp900.000
BLT Kesra atau Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah fase pemulihan.
Pada Desember 2025, bantuan ini dicairkan sekaligus untuk periode Oktober hingga Desember dengan total nilai Rp900.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Nilai bantuannya tetap Rp300.000 per bulan, dan penyalurannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia serta bank-bank yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial.
Kementerian Sosial mencatat bahwa penyaluran tahap kedua telah mencapai 20 juta KPM hingga akhir November 2025.
Bansos Beras 10 Kilogram dan Minyak Goreng 2 Liter
Program penebalan bansos pangan yang dimulai sejak September 2025 kembali dilanjutkan hingga Desember. Melalui skema ini, masyarakat berhak menerima beras 10 kilogram per bulan dan minyak goreng 2 liter setiap bulannya.
Anggaran penyaluran program ini mencapai Rp13,8 triliun. Bantuan tersebut disalurkan oleh Bulog bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan distribusi berjalan merata.
Tujuan utama program ini adalah menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat ketahanan konsumsi rumah tangga berpendapatan rendah, dan mencegah lonjakan inflasi pada komoditas pokok menjelang akhir tahun.
Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH merupakan bansos bersyarat yang menyasar keluarga miskin dan rentan. Desember menjadi periode pencairan tahap IV dengan besaran bantuan yang diberikan sesuai kategori penerima.
Kategori ibu hamil atau nifas menerima Rp750.000 per bulan atau Rp3.000.000 per tahun. Untuk anak usia dini 0–6 tahun, bantuan yang diberikan sama yaitu Rp750.000 per bulan atau Rp3.000.000 per tahun.
Siswa SD memperoleh bantuan Rp225.000 per bulan atau Rp900.000 per tahun, sedangkan siswa SMP menerima Rp375.000 per bulan atau Rp1.500.000 per tahun.
Untuk jenjang SMA, nilai bantuannya mencapai Rp500.000 per bulan atau Rp2.000.000 per tahun.
Penerima kategori disabilitas berat dan lansia masing-masing menerima Rp600.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun.
Sementara kategori korban pelanggaran HAM berat mendapat Rp2.700.000 per bulan atau Rp10.800.000 per tahun.
Setiap nominal bantuan dicairkan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang telah masuk ke sistem Kementerian Sosial.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
BPNT merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk kebutuhan pangan pokok senilai Rp200.000 per bulan. Pencairannya dilakukan melalui Kartu Sembako yang dapat digunakan di e-warung mitra resmi Kemensos.
Penyaluran BPNT biasanya dilakukan bersamaan dengan PKH untuk mempermudah proses distribusi serta meminimalisasi antrean di lapangan.
Bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima dan menjaga pemenuhan gizi harian.
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)
PBI JK diberikan untuk membebaskan masyarakat miskin dari kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan. Dalam program ini, pemerintah menanggung iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan.
Program ini khusus bagi keluarga berpenghasilan rendah yang masuk dalam data PBI pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dengan adanya PBI JK, masyarakat rentan tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa hambatan biaya iuran bulanan.
Program Indonesia Pintar (PIP)
PIP merupakan bantuan biaya pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan memastikan siswa tetap bisa bersekolah dan tidak putus pendidikan karena kendala biaya.
Untuk jenjang SD, bantuan tahunan yang diberikan sebesar Rp450.000, dengan pencairan bagi siswa baru dan siswa kelas akhir sebesar Rp225.000.
Jenjang SMP mendapatkan bantuan Rp750.000 per tahun dengan pencairan Rp375.000 untuk kategori siswa baru serta siswa yang duduk di kelas akhir.
Sementara untuk SMA/SMK, bantuan tahunan mencapai Rp1.800.000, dan pencairannya berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp900.000 sesuai tahapan pendidikan siswa.
Syarat KTP untuk Mencairkan Bansos
Untuk mencairkan bansos PKH dan BPNT tahap IV, terdapat sejumlah ketentuan wajib yang harus dipenuhi. Nama penerima harus terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Alamat pada KTP harus sesuai dengan domisili yang tercatat pada sistem Kemensos, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib aktif serta valid.
Selain itu, penerima harus memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai alat transaksi resmi. Apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka pencairan bantuan berpotensi ditolak.
Masyarakat dapat mengecek status bansos menggunakan beberapa kanal resmi Kemensos.
Melalui situs cek bansos, penerima cukup memilih wilayah domisili, memasukkan nama sesuai KTP, mengisi captcha, lalu menekan tombol “Cari Data”.
Sementara itu, pengecekan via aplikasi Cek Bansos dilakukan dengan mengunduh aplikasi, membuat akun atau login, memilih menu “Cek Bansos”, memasukkan data diri, kemudian menyelesaikan verifikasi sebelum menekan opsi pencarian.
Untuk bantuan PIP, masyarakat bisa mengecek melalui situs PIP. Penerima hanya perlu memasukkan NISN dan NIK kemudian mengetik captcha sebelum menekan tombol pengecekan.
Bantuan dinyatakan telah cair apabila status pada sistem menunjukkan “YA”.
Periode pencairan juga harus tercatat Oktober–Desember 2025, saldo bertambah di rekening KKS, atau muncul notifikasi resmi dari bank Himbara maupun PT Pos Indonesia.
Enam jenis bansos resmi cair pada Desember 2025 sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat pemulihan ekonomi nasional.
Masyarakat dapat mengecek status penerimaan melalui situs dan aplikasi resmi Kemensos serta memastikan data kependudukan sudah valid agar proses pencairan tidak terhambat.(taa)
