BANYUMASEKSPRES.ID, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan proyeksi anggaran Program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada tahun 2027 mengalami penurunan.
Menurutnya, anggaran MBG diperkirakan mencapai Rp174 triliun, lebih rendah dibandingkan alokasi tahun 2026 sebesar Rp268 triliun.
“Kalau MBG, pasti turun,” kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Said Abdullah menjelaskan perhitungan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional serta cakupan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis nasional.
Salah satu faktor utama ialah jumlah kebutuhan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang diperkirakan mencapai 21 ribu.
“Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27 ribu titik SPPG, seharusnya itu kan 21 ribu kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita,” ujar Said.
Menurutnya, evaluasi terhadap jumlah titik pelayanan menjadi bagian penting dalam menghitung kebutuhan anggaran secara lebih realistis untuk tahun mendatang.
Perhitungan tersebut juga mempertimbangkan jumlah siswa yang akan menerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.
“Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp 174 triliun,” sambungnya.
Said berharap anggaran yang diproyeksikan tetap mampu mendukung penyelenggaraan program secara optimal tanpa mengurangi manfaat bagi seluruh penerima sasaran.
Menurutnya, kualitas tata kelola dan nilai gizi yang diberikan harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
“MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, ‘Lah, kok turun?’ Bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga,” ungkapnya.
Ia menilai penurunan anggaran bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah dalam memberikan layanan terbaik kepada penerima manfaat Program MBG nasional.
Fokus utama, menurutnya, tetap berada pada efektivitas pengelolaan anggaran serta kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Said Abdullah juga mengakui selisih anggaran antara tahun 2026 dan 2027 tergolong cukup besar berdasarkan proyeksi yang disampaikan.
Meski demikian, besaran anggaran final masih akan dibahas bersama pemerintah dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
“Kalau dari Rp 268 triliun ke Rp 174 triliun ya tinggilah,” ujar Said.
Ketua DPP PDIP tersebut mengatakan keputusan mengenai besaran anggaran Program Makan Bergizi Gratis belum ditetapkan pada saat ini secara resmi.
Penetapan anggaran akan dilakukan setelah pembahasan bersama pemerintah selesai sesuai mekanisme penyusunan anggaran negara yang berlaku.
“Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sekarang, palunya juga nggak laku. Masa Banggar sendiri yang ngetok? Kan harus sama pemerintah,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai anggaran MBG 2027 masih menunggu pembahasan lanjutan antara DPR bersama pemerintah.
Hasil pembahasan itu nantinya akan menjadi dasar penetapan anggaran resmi dalam APBN tahun anggaran 2027. (vip)
