BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Pada tahun 2025, anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cilacap hanya dialokasikan sebesar Rp 100 miliar.
Padahal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp 1 triliun. Menanggapi situasi ini, Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman, memberikan penjelasan mengenai alokasi anggaran tersebut.
“Dari PAD Rp 1 triliun, terdapat anggaran milik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) baik RSUD maupun Puskesmas sekitar Rp 400 miliar,” ujar Bupati Syamsul pada Selasa (24/6).
Anggaran BLUD ini dikelola secara mandiri oleh dan untuk keperluan mereka sendiri. Oleh karena itu, dana yang bisa digunakan pemerintah daerah hanya sekitar Rp 600 miliar.
“Yang bisa kita belanjakan hanya sekitar Rp 600 miliar,” tambahnya.
Dari angka Rp 600 miliar ini, setelah dilakukan pembagian untuk berbagai kebutuhan belanja daerah lainnya, diperoleh anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp 100 miliar.
“Yang kita kelola sebesar Rp 600 miliar, setelah dibagi-bagi untuk belanja daerah dan lain-lain didapati anggaran infrastruktur sebesar Rp 100 miliar,” jelas Bupati Syamsul.
Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk mengoptimalkan PAD di luar dana transfer dari pusat melalui berbagai langkah strategis.
Salah satu langkah utama adalah dengan melakukan digitalisasi pajak dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kita sudah diberi kewenangan untuk pengelolaan pajak yang sangat menguntungkan bagi kita,” ungkap Bupati Syamsul.
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong partisipasi aktif dari BUMD atau Perusahaan Daerah agar pendapatan daerah dapat dimaksimalkan.
Langkah ini dianggap penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan memastikan pembangunan tetap berjalan meski dengan keterbatasan anggaran.
Berdasarkan perhitungan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp 128,42 miliar.
“Dari jumlah SiLPA tersebut, yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 32,91 miliar,” kata Bupati Syamsul.
Dana ini merupakan SiLPA Earmark DAK Fisik dan Dana BOS yang telah ditentukan penggunaannya.
Meskipun menghadapi situasi anggaran yang menantang seperti ini, Kabupaten Cilacap masih berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2024.
Pencapaian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
“Jadi Opini WTP mengandung makna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 telah disajikan secara wajar,” tutupnya.
Sebagai warga negara yang peduli pada perkembangan daerahnya, banyak pihak berharap agar langkah-langkah efisiensi dan optimalisasi pendapatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.
Memaksimalkan potensi lokal melalui digitalisasi pajak dan peran aktif BUMD diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah sehingga pembangunan infrastruktur dapat lebih ditingkatkan.
Kondisi ini juga menjadi cerminan tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif demi kesejahteraan masyarakat luas. Dukungan dari semua elemen masyarakat serta transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi faktor penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Cilacap.
Meskipun alokasi anggaran untuk infrastruktur di Cilacap saat ini masih terbilang minim dibandingkan total PAD yang ditargetkan, upaya inovatif dari pemerintah setempat harus diapresiasi.
Dengan strategi yang tepat dan dukungan penuh dari masyarakat serta berbagai pihak terkait, harapan akan masa depan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Cilacap tetap menyala terang. (jul/stch)
