BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, baru-baru ini mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait data yang menunjukkan ada sekitar 15 ribu Anak Tidak Sekolah (ATS) di daerahnya.
Dengan angka yang cukup mencengangkan ini, ia berkomitmen untuk mengambil langkah strategis dalam menangani masalah pendidikan yang sangat penting ini.
Dalam upaya menanggulangi fenomena ATS, identifikasi data sampai ke akar rumput serta pemanfaatan jalur pendidikan nonformal menjadi dua senjata utama Pemkab Banyumas.
Sadewo menegaskan bahwa pengentasan ATS dan memastikan semua anak di Banyumas mendapatkan akses pendidikan yang memadai merupakan prioritas utama bagi pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan harapannya agar program “Pasti Sekolah” dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak terkait.
“Program Pasti Sekolah saya harap bisa betul-betul dipahami dan dilaksanakan,” ujarnya dengan tegas.
Keberadaan data ATS yang mencapai angka 15 ribu membuat Sadewo merasa skeptis dan membutuhkan verifikasi ulang untuk memastikan akurasi informasi tersebut.
Ia mengibaratkan data yang akurat seperti kompas, yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan.
Tanpa data valid, kebijakan yang diambil bisa terjadi bak peluru yang meleset dari sasaran.
“Data ini perlu dicek ulang,” katanya menekankan pentingnya ketelitian dalam pengumpulan informasi.
Proses verifikasi dan identifikasi terhadap ATS telah dimulai di Kecamatan Tambak.
Dari hasil awal ditemukan 400 ATS, namun setelah diverifikasi jumlahnya berkurang menjadi 177 ATS.
Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan selisih signifikan dalam data.
Sadewo berharap proses identifikasi seperti ini dapat diterapkan secara menyeluruh di seluruh kecamatan di Banyumas.
Ia meyakini bahwa setiap camat memiliki peran strategis dalam mempercepat penanganan masalah ATS.
“Peran camat menjadi sangat strategis dalam percepatan penanganan ATS,” ungkapnya.
Dengan pendataan yang valid dan akurat, Pemkab Banyumas akan dapat memetakan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak-anak tidak bersekolah.
Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah membuka akses seluas-luasnya untuk pendidikan, termasuk melalui jalur nonformal yang dianggap lebih fleksibel dan dapat menjangkau anak-anak yang tidak terlayani oleh sistem pendidikan formal.
“Kita juga perlu membuka ruang seluas-luasnya untuk akses pendidikan,” paparnya.
Sadewo optimis bahwa sinergi antara berbagai pihak merupakan kunci utama dalam menanggulangi jumlah ATS di Banyumas secara signifikan.
“Dengan sinergi dan komitmen, kerja nyata yang baik, kita mampu menurunkan angka ATS secara signifikan,” tuturnya penuh keyakinan.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Amrin Ma’ruf, juga menyampaikan keprihatinan serupa terkait meningkatnya jumlah ATS dari sebelumnya 13 ribu pada tahun 2024 menjadi 15.458 anak.
“Ada yang perlu dievaluasi bersama bahwa kita belum melangkah bersama,” ucap Amrin dengan nada serius.
Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan beberapa upaya untuk menangani masalah ATS ini.
Salah satunya adalah penyediaan fasilitas transportasi bagi anak-anak sekolah.
Meskipun belum sepenuhnya terealisasi, mereka telah mulai menyediakan bus sekolah untuk membantu anak-anak yang tinggal jauh dari lokasi pembelajaran agar dapat lebih mudah menjangkau sekolah.
“Bagaimana anak yang jauh dari tempat pembelajaran disediakan bus sekolah,” jelas Amrin.
Selain itu, tim penanganan ATS juga sudah dibentuk untuk mengoordinasikan berbagai inisiatif dan kegiatan dalam penanganan masalah ini.
Korwilcam atau koordinator wilayah kecamatan juga sudah digerakkan agar bersinergi dengan kecamatan-kecamatan lain dalam usaha penanganan masalah edukasi ini.
Amrin mengingatkan bahwa tugas penanganan ATS bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan semata, tetapi juga melibatkan banyak pihak lainnya termasuk organisasi masyarakat dan perguruan tinggi.
Ia meyakini bahwa dengan pendekatan keroyokan atau kolaboratif seperti ini, permasalahan ATS dapat dituntaskan secara efektif.
Sebagai salah satu langkah konkret, rencananya akan ada kelas jauh dengan guru-guru relawan sebagai pengajar.
Relawan ini nantinya akan bersama-sama berkontribusi dalam menangani masalah anak tidak sekolah di daerah tersebut.
“Di tingkat kabupaten akan ada posko penanganan ATS dan setiap kecamatan juga akan memiliki poskonya masing-masing,” pungkas Amrin menambahkan strategi-strategi konkret dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Banyumas.
Dalam konteks pendidikan saat ini, perhatian terhadap anak-anak tidak hanya sebatas pada aspek akademik semata tetapi juga mencakup berbagai elemen kehidupan mereka.
Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak; oleh karena itu tindakan nyata dari pemerintah daerah menjadi sangat penting agar tidak ada anak-anak di Banyumas yang tertinggal dalam hal pendidikan.
Dengan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, serta institusi pendidikan lainnya, kita optimis bahwa jumlah anak tidak sekolah dapat diminimalisir secara signifikan demi terwujudnya masyarakat yang lebih cerdas dan berdaya saing tinggi. (ads/stch/dda)
