BANYUMASEKSPRES.ID, Ramai di media sosial, khususnya TikTok, beredar narasi yang menyebut pemilik kartu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan menerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU pada Januari–Februari 2026 sebesar Rp 900.000, sehingga memicu rasa penasaran publik.
Narasi tersebut menyebutkan bahwa sasaran penerima BSU 2026 adalah seluruh masyarakat yang tercatat sebagai pemegang kartu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga banyak warganet mulai mencari kepastian terkait apakah informasi tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu unggahan yang viral menyampaikan pesan bernada optimistis mengenai pencairan BSU, bahkan mengajak masyarakat untuk segera mengecek status kepesertaan mereka agar tidak tertinggal informasi bantuan yang disebut akan cair pada awal 2026.
“Alhamdulillah kabar gembira untuk seluruh masyarakat Indonesia bagi yang mempunyai kartu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terdapat BSU sebesar Rp 900.000 cair di bulan Januari-Februari 2026,” tulis unggahan ini.
“Buruan cek sekarang juga apakah Anda termasuk penerima upah BSU 2026,” imbuh unggah TikTok.
Benarkah Pemilik BPJS Bisa Dapat BSU 2026?
Isu mengenai apakah pemilik BPJS bisa dapat BSU kembali menguat karena pengalaman penyaluran bantuan serupa pada tahun-tahun sebelumnya, meski hingga kini belum ada pengumuman resmi pemerintah mengenai program BSU 2026.
Kepastian informasi menjadi penting karena bantuan subsidi upah sering kali dikaitkan dengan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sementara BPJS Kesehatan kerap disalahartikan sebagai basis penerima bantuan langsung tunai.
Penjelasan Resmi dari BPJS Ketenagakerjaan
Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Erfan Kurniawan, menegaskan bahwa hingga pertengahan Januari 2026 pihaknya belum menerima informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait rencana penyaluran BSU tahun 2026.
“Hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah terkait BSU,” ucapnya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (19/1/2026).
Meski demikian, Erfan tetap mengimbau para pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan agar memenuhi kriteria apabila program BSU kembali diluncurkan oleh pemerintah di masa mendatang.
Tujuan imbauan tersebut agar pekerja tidak kehilangan haknya ketika bantuan subsidi upah kembali disalurkan, mengingat data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kerap menjadi rujukan utama dalam proses verifikasi penerima.
“Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Klarifikasi dari BPJS Kesehatan
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah, menegaskan bahwa selama ini program BSU tidak berkaitan dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Tidak (berkaitan),” tuturnya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (19/1/2026).
Rizky menjelaskan bahwa penentuan kriteria penerima BSU sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan, sehingga kepemilikan kartu BPJS Kesehatan tidak dapat dijadikan acuan.
Riwayat Penyaluran BSU Terakhir
Sebagai informasi, pemerintah Indonesia terakhir kali menyalurkan BSU pada periode Juni hingga Juli 2025, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur teknis dan kriteria penerima bantuan.
Mengacu aturan tersebut, pekerja yang memenuhi persyaratan berhak menerima BSU sebesar Rp 300.000 per bulan selama dua bulan, sehingga total dana yang diterima mencapai Rp 600.000 per orang.
Penyaluran BSU 2025 sempat mengalami kendala teknis sehingga pencairannya berlangsung hingga Agustus 2025, melewati batas waktu ideal, namun tetap diselesaikan kepada penerima yang telah terverifikasi.
Adapun syarat penerima BSU 2025 meliputi WNI dengan NIK valid, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Pekerja Penerima Upah, bergaji maksimal Rp 3,5 juta, serta bukan ASN, TNI, atau Polri.
BSU sendiri merupakan stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada Triwulan II 2025 yang saat itu menghadapi tekanan perlambatan.
Hingga kini, klaim bahwa pemilik BPJS bisa dapat BSU Januari–Februari 2026 belum didukung pernyataan resmi pemerintah, sehingga masyarakat diimbau waspada terhadap informasi yang beredar tanpa sumber valid.(amp)
