BANYUMASEKSPRES.ID, Penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mengalami perlambatan pada Agustus 2026. Hingga 28 Agustus 2026, realisasinya mencapai sekitar 137.400 unit, turun 15 persen dibandingkan 162.344 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut tidak serta-merta menunjukkan minat masyarakat terhadap rumah subsidi ikut melemah. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyebut permintaan dari masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR masih tergolong tinggi.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa persoalan utama justru berada pada sisi pasokan. Pengembang menghadapi berbagai kendala yang membuat pembangunan rumah subsidi belum mampu mengikuti tingginya kebutuhan masyarakat.
Salah satu hambatan yang dihadapi adalah proses perizinan pembangunan perumahan. Selain itu, keterbatasan lahan dan kenaikan harga material bangunan turut menekan kemampuan pengembang dalam menyediakan rumah subsidi.
Rumah subsidi masih menjadi pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan hunian dengan harga terjangkau. Melalui program FLPP, pemerintah memberikan dukungan pembiayaan agar MBR dapat memiliki rumah dengan skema KPR subsidi.
Sepanjang 2026, penyaluran FLPP sebenarnya terus berjalan di berbagai wilayah Indonesia. Hingga pertengahan Juli 2026, penyaluran rumah subsidi telah mencapai lebih dari 102.900 unit dari target pemerintah sebanyak 350.000 unit.
Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap rumah subsidi masih cukup besar. Karena itu, penurunan penyaluran pada Agustus lebih tepat dilihat sebagai persoalan pasokan daripada hilangnya minat calon pembeli.
Kenaikan harga material bangunan menjadi salah satu tekanan terbesar bagi pengembang rumah subsidi. Kondisi tersebut membuat pengembang dengan keterbatasan modal semakin sulit meningkatkan jumlah pembangunan rumah.
Situasinya semakin berat karena harga jual rumah subsidi harus mengikuti batas yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara itu, biaya tanah, material, tenaga kerja, dan pembangunan infrastruktur kawasan terus mengalami tekanan.
Sejumlah pengembang bahkan harus mengurangi margin keuntungan sekitar 10 hingga 15 persen. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan tetap berjalan sekaligus menutup sebagian dampak kenaikan biaya material.
Pengembang juga harus lebih selektif dalam menentukan lokasi proyek baru. Harga tanah yang tinggi dapat membuat biaya pembangunan meningkat sehingga rumah sulit dijual dalam batas harga subsidi.
Ketersediaan lahan menjadi tantangan penting dalam pembangunan rumah subsidi. Pengembang membutuhkan tanah dengan harga terjangkau serta lokasi yang sesuai dengan tata ruang dan kebutuhan masyarakat.
Lokasi rumah juga harus didukung akses jalan, transportasi, sekolah, pasar, dan fasilitas umum lainnya. Rumah yang terlalu jauh dari pusat aktivitas masyarakat berpotensi menambah biaya perjalanan sehingga kurang menarik bagi calon pembeli.
Proses perizinan yang panjang juga dapat memperlambat pembangunan unit baru. Akibatnya, rumah yang seharusnya dapat segera dipasarkan dan disalurkan melalui KPR subsidi membutuhkan waktu lebih lama untuk tersedia.
Pemerintah melalui BP Tapera masih menargetkan penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit sepanjang 2026. Upaya mengejar target tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan perbankan, pengembang, dan berbagai pihak dalam ekosistem perumahan.
Pemerintah juga memiliki peluang tambahan dari sekitar 10.000 unit rumah susun subsidi yang telah tersedia. Unit siap huni tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat penyaluran kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Dalam beberapa tahun terakhir, penyaluran FLPP juga menunjukkan pertumbuhan. Realisasinya meningkat dari sekitar 228.000 unit pada 2023 menjadi 278.000 unit pada 2025.
Dengan demikian, penyaluran rumah subsidi yang turun 15 persen pada Agustus 2026 tidak sepenuhnya berarti pasar rumah subsidi sedang sepi. Persoalan yang lebih dominan berada pada sisi pasokan akibat perizinan, keterbatasan lahan, serta kenaikan biaya pembangunan.
Jika hambatan tersebut dapat dikurangi, penyaluran KPR subsidi masih berpeluang kembali meningkat. Keberhasilan mencapai target 350.000 unit akan bergantung pada kemampuan pemerintah, bank, dan pengembang menjaga ketersediaan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (mdr)
