BANYUMASEKSPRES.ID, Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap kedua tahun 2025 kepada 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Penyaluran ini dilakukan lewat dua program utama, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dengan total anggaran mencapai Rp10 triliun.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan kabar ini saat konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025 lalu. Penyaluran bansos tahun ini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Tujuan utama DTSEN adalah memastikan bantuan tepat sasaran, menghindari tumpang tindih data penerima, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Gus Ipul menegaskan, sebanyak 1,8 juta keluarga sudah dikeluarkan dari daftar penerima bansos karena kondisi ekonominya dianggap sudah membaik. Dana bantuan yang sebelumnya dialokasikan kepada mereka kini diprioritaskan kepada masyarakat miskin ekstrem yang lebih membutuhkan.
Pembaruan data DTSEN dilakukan dengan dua jalur utama. Pertama, integrasi data dari berbagai lembaga pemerintah terkait seperti Dukcapil dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kedua, partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan warga mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan atau melaporkan data yang dianggap tidak akurat lewat fitur sanggah.
Untuk proses verifikasi, masyarakat diminta menyiapkan dokumen resmi seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK). Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan verifikasi lapangan terhadap 12 juta keluarga di seluruh Indonesia.
Dari hasil verifikasi tersebut, 6,9 juta keluarga memenuhi syarat dan dimasukkan ke dalam data DTSEN terbaru. Selanjutnya, data ini divalidasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan penyaluran bansos berjalan dengan tepat dan bertanggung jawab.
Rincian Program Bansos PKH dan BPNT 2025
Program Keluarga Harapan (PKH) ditujukan kepada keluarga dengan anggota prioritas, seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas berat. Besaran bantuan diberikan sesuai kategori serta jumlah anggota keluarga yang memenuhi syarat.
Sementara itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan sebesar Rp200 ribu per bulan yang dibayarkan secara triwulanan, sehingga total bantuan tiap tahap mencapai Rp600 ribu.
Bantuan ini dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di e-warong atau agen resmi yang bekerja sama dengan pemerintah.
Penyaluran bansos dilakukan langsung ke rekening penerima melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang terhubung dengan bank mitra seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.
Cara Cek Status Penerima Bansos PKH dan BPNT
Untuk mengetahui status penerima bansos PKH dan BPNT tahun 2025, masyarakat dapat menggunakan dua cara resmi. Pertama, melalui aplikasi “Cek Bansos” yang dapat diunduh di Google Play Store.
Pengguna cukup registrasi dengan NIK dan data KTP, lalu login dan pilih menu “Cek Bansos”. Setelah memasukkan data wilayah dan nama lengkap, klik “Cari Data”.
Jika belum terdaftar, bisa menggunakan fitur “Usul” untuk mendaftarkan diri, atau fitur “Sanggah” untuk melaporkan ketidaksesuaian data.
Kedua, masyarakat juga dapat memeriksa melalui situs resmi Kementerian Sosial atau klik link di sini. Caranya dengan memilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan, lalu memasukkan nama lengkap sesuai KTP serta kode keamanan (captcha).
Klik “Cari Data” dan jika terdaftar, detail bantuan serta status pencairannya akan langsung muncul.
Dengan penyaluran bansos yang semakin tepat sasaran dan transparan melalui DTSEN, pemerintah berkomitmen memastikan bantuan sosial sampai kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Melalui pemutakhiran data yang terpadu dan partisipasi aktif masyarakat, harapannya program PKH dan BPNT dapat meningkatkan kesejahteraan dan meringankan beban ekonomi penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Masyarakat pun diimbau untuk terus memanfaatkan fitur resmi seperti aplikasi Cek Bansos dan situs Kemensos guna memantau status bantuan secara akurat dan terkini, sehingga program bansos PKH dan BPNT 2025 ini dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. (fam)
