BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Rumah Tahanan (Rutan) yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi masalah serius akibat kelebihan kapasitas. Situasi ini berdampak pada penahanan sejumlah tersangka kasus korupsi yang sedang dalam proses hukum.
Saat ini, dua cabang Rutan KPK, yakni K4 dan C1, telah melebihi kapasitas idealnya. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam pengelolaan tahanan serta pemenuhan hak-hak dasar mereka.
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kapasitas ideal kedua rutan tersebut seharusnya mampu menampung 51 orang. Namun, berdasarkan data terakhir per Agustus 2025, jumlah penghuni sudah mencapai 57 orang.
“Kapasitas ideal Rutan KPK cabang K4 dan C1 untuk 51 orang. Saat ini ada 57 orang tahanan, sehingga memanfaatkan ruang isolasi sebagai tambahan,” kata Budi kepada awak media, Kamis (28/8).
Langkah penggunaan ruang isolasi sebagai tempat tambahan bagi para tahanan dilakukan sebagai solusi darurat untuk memastikan semua tahanan mendapat tempat yang layak. Budi menjelaskan bahwa meskipun ada ketidakcukupan ruang, pihaknya berkomitmen untuk tidak mengurangi hak-hak dasar para tahanan.
“Kami pastikan pengelolaannya tetap sesuai standar ketentuan dan melindungi hak-hak dasar tahanan,” ujarnya dengan mantap.
Di tengah keterbatasan fasilitas tersebut, KPK menegaskan komitmennya untuk menjaga kondisi fisik dan kesehatan para tahanan tetap optimal. Budi menyatakan bahwa Rutan KPK dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan layanan medis yang secara rutin disediakan bagi para tahanan.
“Di Rutan KPK juga disediakan area dan alat untuk olahraga, serta pemeriksaan kesehatan oleh dokter,” jelasnya lebih lanjut.
Dia menambahkan bahwa langkah-langkah tersebut sangat penting agar para tahanan dapat mempertahankan kesehatan fisik dan mental mereka sehingga mampu menjalani proses hukum dengan baik.
“Hal ini untuk menjaga kondisi tahanan agar tetap sehat dan fit, sehingga dapat mengikuti proses hukum dengan baik,” tegas Budi mengakhiri keterangannya.
Sementara itu, dari sudut pandang pemerintah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto menyampaikan kesiapan pihaknya untuk membantu KPK dalam menangani penempatan tahanan meskipun Lapas secara umum juga mengalami over kapasitas.
Menurutnya, kerja sama antar lembaga menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan ini.
“Kalau APH nitip tahanan sebelum proses hukum berjalan setau saya nggak ada masalah, walaupun kita juga dalam kondisi over kapasitas demikian juga jika KPK mau nitip tahanan di Rutan kita pasti kita bantu,” ungkap Agus saat diwawancarai awak media.
Lebih lanjut Agus menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang dalam tahap proses pembangunan Lapas baru sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah over kapasitas.
Pembangunan ini merupakan bagian dari anggaran multi-tahun yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kepadatan di Lapas maupun Rutan lainnya.
“Untuk bangun Lapas baru kan sedang berproses pelaksanaannya kan anggaran tahun berjalan (multi years),” pungkasnya penuh harap akan solusi jangka panjang yang tengah direncanakan pemerintah.
Kondisi over kapasitas di Rutan KPK menjadi cerminan dari tantangan besar yang dihadapi lembaga penegak hukum dalam memastikan setiap individu yang ditahan mendapatkan perlakuan sesuai dengan hak asasi manusia serta standar internasional.
Penggunaan ruang isolasi sebagai langkah darurat menunjukkan bahwa inovasi diperlukan dalam situasi mendesak sekaligus menyoroti kebutuhan mendesak akan infrastruktur penahanan yang lebih memadai di masa depan.
Melihat urgensi permasalahan ini dapat dipastikan bahwa upaya kolaboratif antar lembaga seperti antara KPK dan Imipas menjadi sangat krusial demi tercapainya penyelesaian efektif atas permasalahan over kapasitas baik pada tingkat lokal maupun nasional. (*/stch)
