BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Dalam upaya memperkuat pembangunan yang berbasis pada data akurat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara meluncurkan inisiatif baru melalui pengembangan sistem informasi geospasial.
Langkah strategis ini dianggap sangat penting agar kebijakan pemerintah dapat dirumuskan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar asumsi yang dapat menyesatkan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan, Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Banjarnegara, Yusuf Agung Prabowo, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai Penyusunan Metadata dan Produksi Data Geospasial yang berlangsung di Sasana Abdi Praja pada hari Kamis, 7 Mei 2026.
Yusuf Agung Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan daerah saat ini memerlukan dukungan dari data yang tidak hanya akurat, tetapi juga mutakhir dan terpadu.
Dalam konteks ini, dia menekankan bahwa data yang tepat akan memungkinkan pemerintah untuk menentukan kebijakan dengan lebih tepat sasaran.
“Perencanaan pembangunan tidak lagi cukup hanya berdasarkan asumsi. Data yang valid menjadi kunci agar kebijakan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agung menjelaskan mengenai peran krusial data geospasial dalam menggambarkan kondisi wilayah secara komprehensif.
Data ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sebaran penduduk hingga tingkat kemiskinan, kondisi infrastruktur, kawasan rawan bencana, serta potensi wilayah dan tata ruang.
Dengan adanya data geospasial yang berkualitas tinggi, Pemkab Banjarnegara berharap dapat mengambil langkah-langkah strategis yang lebih terarah dalam perencanaan pembangunan daerah.
Namun, kualitas data saja tidaklah cukup tanpa adanya metadata yang lengkap. Metadata berfungsi sebagai penjelas identitas data, termasuk sumbernya, metode penyusunan, waktu pembaruan serta penanggung jawab data.
“Metadata penting agar data lebih mudah dipahami, diakses, dan dimanfaatkan lintas sektor,” ungkap Agung.
Dengan adanya metadata yang jelas dan terstruktur dengan baik, diharapkan penggunaan data geospasial dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih efektif.
Dalam kesempatan yang sama, Agung juga meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas data sektoral mereka.
Dia menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta melakukan pembaruan data secara berkala.
Hal ini bertujuan agar semua pihak memiliki akses terhadap informasi terkini yang relevan untuk mendukung pengambilan kebijakan publik.
Lebih jauh lagi, Agung mendorong implementasi program Satu Data Indonesia dan Satu Peta Daerah sebagai langkah untuk mengintegrasikan pengelolaan data pembangunan secara menyeluruh.
“Jangan berhenti di bimtek saja. Hasil pelatihan ini harus dipraktikkan dalam pekerjaan sehari-hari,” tegasnya.
Pesan ini menunjukkan komitmen Pemkab Banjarnegara untuk tidak hanya memberikan pelatihan formal tetapi juga memastikan bahwa hasil pelatihan tersebut diterapkan secara nyata dalam setiap aspek tugas dan tanggung jawab perangkat daerah.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Banjarnegara, Suroso juga menyampaikan tujuan dari kegiatan Bimtek tersebut.
Ia menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis perangkat daerah dalam penyusunan metadata serta produksi data geospasial sesuai dengan standar nasional yang berlaku.
“Harapannya perangkat daerah mampu menghasilkan data geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Kegiatan Bimtek ini menjadi sangat relevan mengingat tantangan kompleks yang dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini.
Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi serta meningkatnya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan sumber daya daerah, penggunaan data geospasial menjadi salah satu solusi inovatif untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. (jud/stch/dda)
