BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banjarnegara mengadakan Musyawarah Kerja (Musker) 2026 yang berlangsung di Aula Sasana Bhakti Praja Setda pada Selasa, 5 Mei 2026.
Forum ini bukan hanya sekadar membahas program kerja, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap peran PMI dalam isu kemanusiaan serta pengelolaan arus informasi di masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh 61 peserta yang terdiri dari pengurus PMI kabupaten, perwakilan kecamatan, serta relawan dari berbagai unsur seperti KSR (Korps Sukarela), TSR (Tim Sar), dan PMR (Palang Merah Remaja).
Ketua panitia, Mochamad Masduki Rahmat, menjelaskan bahwa Musker ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi capaian program tahun sebelumnya dan sekaligus merencanakan langkah-langkah ke depan.
“Ini forum evaluasi program 2025 dan penyusunan rencana kerja 2026, agar lebih matang dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Dengan adanya forum ini, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas kinerja PMI di Banjarnegara.
Bupati Banjarnegara sekaligus Ketua PMI, Amalia Desiana, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran PMI dalam mendukung pemerintah terutama pada saat situasi darurat.
“Dalam penanganan bencana di Pandanarum maupun saat pandemi Covid-19, PMI sangat membantu. Sinergi ini harus terus dijaga,” kata Amalia.
Pernyataan ini menunjukkan betapa vitalnya keberadaan PMI dalam menjaga ketahanan masyarakat di tengah berbagai tantangan.
Amalia Desiana juga mengingatkan kepada semua peserta bahwa forum ini tidak boleh hanya berjalan secara formalitas semata.
Dia mendorong pengurus di tingkat bawah untuk lebih terbuka dalam menyampaikan berbagai persoalan yang ada di lapangan agar penanganan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.
“Kalau ada kendala, sampaikan. Jangan dipendam. Supaya kita bisa segera cari solusi bersama,” tegasnya.
Lebih jauh lagi, Bupati Amalia juga menyoroti peran relawan dalam menjaga suasana masyarakat, terutama di tengah maraknya informasi yang tidak jelas kebenarannya.
Dalam era digital saat ini, informasi palsu atau hoaks sering kali menyebar dengan cepat dan dapat memicu kebingungan serta ketidakpastian di kalangan masyarakat.
“Saya minta PMI ikut membantu meluruskan informasi yang keliru. Fokus tetap pada kerja-kerja kemanusiaan,” ujarnya dengan tegas.
Hal ini menunjukkan komitmen PMI bukan hanya sebagai organisasi kemanusiaan yang aktif dalam penanganan bencana tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai informasi yang akurat dan terpercaya.
Dengan demikian, PMI tidak hanya berperan dalam aksi fisik tetapi juga dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya verifikasi informasi. (jud/stch/dda)
