BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Di Kabupaten Purbalingga, terdapat 171 perpustakaan desa yang dikenal dengan istilah perpusdes. Namun, hanya sebagian kecil dari jumlah tersebut yang telah berhasil mendapatkan akreditasi.
Hingga tahun 2025, tercatat baru 12 perpustakaan desa yang mengantongi akreditasi B. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya tantangan signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas dan pengakuan formal terhadap perpusdes di wilayah ini.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarspus) Kabupaten Purbalingga, Sadono, menyuarakan komitmen instansinya untuk terus mendorong penguatan perpustakaan desa.
Menurut Sadono, landasan hukum untuk mendukung keberadaan dan pengembangan perpusdes sudah cukup kuat.
Ini didukung oleh berbagai regulasi mulai dari undang-undang hingga Surat Edaran Bersama antara Kementerian Desa dan Kepala Perpustakaan Nasional yang menekankan pentingnya budaya literasi di desa.
“Desa sebenarnya bisa mengalokasikan anggaran untuk memperkuat literasi,” ungkap Sadono kepada awak media Banyumas Ekspres.
Ia menjelaskan bahwa dana desa dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang mendukung penguatan perpustakaan.
Mulai dari pembangunan gedung perpustakaan, pemberian honorarium dan pelatihan bagi pengelola, hingga melengkapi koleksi buku serta sarana prasarana lainnya.
Meskipun demikian, Sadono menggarisbawahi bahwa tantangan utama terletak pada forum musyawarah desa (musdes). Ketika pembahasan dilakukan dalam musdes, sering kali keberadaan perpusdes tidak menjadi prioritas utama.
“Desa lebih banyak memfokuskan anggaran pada pembangunan infrastruktur,” tambahnya.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun literasi merupakan aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia, namun kenyataannya masih sering terabaikan ketika berhadapan dengan kebutuhan infrastruktur fisik desa.
Namun demikian, tidak semua desa di Purbalingga mengesampingkan pentingnya perpusdes.
Beberapa desa seperti Gembong, Sempor, dan Langkap sudah mulai memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan perpustakaan desanya masing-masing.
Upaya ini tentu patut diapresiasi, meskipun secara keseluruhan jumlah desa yang memberikan perhatian lebih pada perpustakaan masih tergolong kecil.
“Hanya saja kalau dipresentase jumlahnya masih kecil,” ujar Sadono dengan menegaskan kembali tantangan yang harus dihadapi oleh pihaknya dan para pemangku kebijakan lainnya.
Ia menambahkan bahwa tantangan terbesar adalah bagaimana meyakinkan para pemimpin desa bahwa perpustakaan harus diprioritaskan setara dengan proyek-proyek infrastruktur lainnya.
Sadono dan timnya menyadari bahwa meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan pendekatan yang strategis serta berkelanjutan.
Mereka perlu membangun komunikasi yang efektif dengan pemerintah desa untuk memastikan bahwa nilai dari investasi dalam literasi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat desa.
Dengan demikian, strategi jangka panjang diperlukan untuk menciptakan perubahan paradigma dalam alokasi anggaran desa supaya lebih seimbang antara kebutuhan infrastruktur fisik dan pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan literasi.
Salah satu cara adalah dengan memberikan contoh nyata dampak positif dari perpusdes yang sudah berjalan baik sehingga dapat dijadikan inspirasi oleh desa-desa lain.
Pengalaman dari desa-desa yang telah berhasil menunjukkan perhatian pada perpusdes bisa dijadikan studi kasus agar memberi gambaran konkret kepada desa lain akan manfaat dari pengembangan perpustakaan lokal.
Contohnya bisa dilihat bagaimana kehadiran perpustakaan dapat meningkatkan akses informasi bagi warga sekaligus sebagai pusat kegiatan edukatif bagi anak-anak hingga dewasa.
Selain itu, Dinarspus juga dapat mempertimbangkan untuk mengadakan program-program pelatihan atau workshop bagi tenaga pengelola perpusdes guna meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola serta memaksimalkan potensi perpustakaan tersebut.
Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk aktif berpartisipasi memanfaatkan fasilitas yang ada.
Tidak kalah penting adalah kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta maupun NGO yang peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan serta literasi di pedesaan agar bersama-sama menciptakan sinergi positif dalam mencapai tujuan bersama yaitu peningkatan akses literatur serta pengetahuan bagi seluruh masyarakat Purbalingga.
Di akhir wawancara Sadono berharap bahwa melalui upaya-upaya tersebut akan tercipta ekosistem literasi yang kuat di setiap sudut Purbalingga sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah sekaligus meningkatkan daya saing generasi muda dalam menghadapi tantangan globalisasi ke depan. (alw/stch)
