BANYUMASEKSPRES.ID, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan baru terkait disiplin pelajar di wilayahnya. Melalui Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 51/PA.03/Disdik, Dedi menetapkan dua langkah utama yang akan dijalankan serentak, yakni pembatasan jam malam bagi pelajar serta pemberlakuan jam masuk sekolah lebih pagi, yaitu pada pukul 06.30 WIB.
Kebijakan ini mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk para pengamat pendidikan. Dalam surat edaran tersebut, Gubernur Dedi mendorong seluruh kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, untuk segera mengoordinasikan kebijakan ini ke tingkat kecamatan hingga desa agar penerapannya bisa merata dan terstruktur.
Pengamat analisis kebijakan pendidikan, Prof. Cecep Darmawan, menyatakan bahwa langkah ini tidak bisa hanya dipahami dari sisi teknis semata. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas, terutama dari segi pendekatan nilai dan karakter.
“Pak Dedi ini punya pendekatan yang berbeda dibanding Gubernur sebelumnya. Ia hadir dengan kebijakan-kebijakan yang bisa dibilang mengejutkan, termasuk soal jam malam dan jam sekolah pagi,” ujar Cecep.
Cecep menjelaskan bahwa langkah yang diambil Gubernur Dedi Mulyadi berakar pada keinginan untuk menanamkan kedisiplinan dan karakter positif kepada siswa sejak usia dini.
Ia menyebutkan bahwa kebijakan ini didasari oleh semangat membangun karakter pelajar Jawa Barat melalui pembiasaan hidup yang lebih terstruktur dan disiplin.
Menurut Cecep, nilai-nilai karakter yang ingin dibangun oleh Gubernur Jabar sejalan dengan konsep Pancawaluya. Pancawaluya sendiri memuat lima nilai utama, yaitu cageur (sehat), bageur (berbudi pekerti), pinter (berpengetahuan), singer (cekatan), dan bener (berintegritas).
“Beliau ini ingin membentuk kebiasaan anak bangun lebih pagi sehingga lebih siap, lebih siaga. Karena mungkin ini respons atas kondisi sekarang di mana anak-anak cenderung tidur larut malam karena media sosial,” terang Cecep.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa penerapan kebijakan ini harus dilakukan secara bertahap dan tidak tergesa-gesa. Ia menyarankan agar pelaksanaannya dimulai dengan uji coba terlebih dahulu untuk mengukur kesiapan setiap daerah, terutama wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.
Anak-Anak dari Pelosok Daerah Dinilai Akan Sulit Ikuti Kebijakan
Cecep menyadari bahwa tantangan nyata dari kebijakan ini adalah keberagaman kondisi geografis di Jawa Barat, terutama bagi anak-anak yang tinggal di pelosok kabupaten atau daerah yang masih memiliki keterbatasan akses jalan, transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya.
“Untuk anak-anak SD dan SMP di pelosok daerah kabupaten yang jauh dari perkotaan, sekolahnya jauh dari rumah, dan mungkin kendaraan belum tersedia atau agak susah kalau jam pagi segitu, ini harus dipertimbangkan betul. Bisa gak pemerintah daerahnya memfasilitasi supaya lebih peduli juga kepada anak-anak di daerahnya,” paparnya.
Selain jam masuk pagi, kebijakan lainnya yang juga menimbulkan pro dan kontra adalah penerapan jam malam bagi pelajar. Terkait hal ini, Cecep menilai bahwa penyesuaian waktu bagi siswa bukan semata membatasi kebebasan, melainkan lebih kepada upaya penanaman disiplin.
“Memang berat di awal, sebetulnya ini bukan membatasi kebebasan, tetapi membangun disiplin. Anak-anak usia sekolah memang sebaiknya belajar lebih banyak daripada keluyuran,” ucap Cecep.
Menurutnya, dengan berjalannya waktu, kebijakan jam malam akan membentuk rutinitas baru yang lebih positif bagi pelajar. Terlebih, jika pola ini terus dijaga dan didukung oleh lingkungan sekitar, maka dampaknya terhadap prestasi dan pembentukan karakter akan terasa dalam jangka panjang.
“Kalau sudah terbiasa jam malam ini akan jadi rutinitas biasa. Saya sih setuju ya, supaya anak lebih banyak belajar,” tambah Cecep.
Ia juga menekankan bahwa dalam praktiknya, kebijakan jam malam tidak serta-merta menghapus seluruh aktivitas siswa di malam hari. Cecep memastikan bahwa kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, serta aktivitas edukatif lainnya masih tetap diperbolehkan sejauh memiliki nilai positif dan didampingi.
Kebijakan ini dinilainya cukup fleksibel dan tidak bersifat kaku. Justru sebaliknya, pemerintah tetap memberikan ruang yang sehat bagi para siswa untuk berkembang di luar jam sekolah, asal dalam kerangka pembinaan karakter dan pendidikan.
Meski begitu, keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada peran semua pihak. Dukungan dari keluarga, aparat pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat setempat menjadi kunci agar pelaksanaan kebijakan bisa berjalan sesuai harapan dan memberi manfaat maksimal.
“Gubernur jangan sampai one man show, harus ada dukungan dari bupati, wali kota, aparat keamanan, bahkan sampai lurah dan kepala desa, termasuk keluarga. Pendidikan karakter ini akan efektif kalau rumah dan lingkungan turut mendukung,” tegas Cecep.
Untuk menjaga efektivitas jangka panjang, pemerintah daerah disarankan untuk melakukan evaluasi secara berkala.
Evaluasi ini penting dilakukan setelah masa uji coba selesai, sehingga bisa diketahui sejauh mana keberhasilan kebijakan serta aspek-aspek apa yang perlu diperbaiki atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Pada dasarnya, kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang menetapkan jam sekolah pagi dan pembatasan jam malam bagi pelajar bukan semata soal jadwal saja, melainkan bagian dari strategi pembentukan karakter pelajar yang lebih disiplin, tangguh, dan berintegritas.
Jika dijalankan dengan pendekatan bertahap dan kolaboratif, kebijakan sekolah masuk jam 6 pagi dan jam malam bagi pelajar berpotensi membawa dampak positif jangka panjang bagi pendidikan di Jawa Barat. (fam)
