BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Dalam sebuah langkah penting yang menandai arah kebijakan keuangan Kabupaten Banyumas, DPRD Kabupaten Banyumas telah melaksanakan Rapat Paripurna Persetujuan Bersama dengan Bupati Banyumas.
Agenda utama rapat tersebut adalah persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas untuk Tahun Anggaran 2026.
Pertemuan yang diselenggarakan pada Kamis, 27 November 2025, ini menjadi sorotan penting karena postur APBD tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun demikian, pihak DPRD menegaskan bahwa anggaran tetap harus berpihak pada kepentingan masyarakat.
Imam Ahfas, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, mengungkapkan bahwa “Hari ini kita memang ada penurunan APBD Kabupaten Banyumas, dari tahun 2025 kemarin dia angka Rp 3,9 triliun lebih. Hari ini kemudian turun menjadi Rp 3,7 triliun, ada pengurangan sekitar Rp 206 miliar.”
Pernyataan tersebut mencerminkan realitas keuangan yang dihadapi kabupaten ini di tengah tantangan ekonomi yang kompleks.
Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh pemangkasan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, yang mencapai Rp 319 miliar.
Kendati menghadapi tantangan finansial yang signifikan, Imam Ahfas menekankan bahwa kebijakan anggaran harus terus mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Tapi kita memang lebih menekankan bahwa APBD ini tetap harus punya keberpihakan terhadap masyarakat. Makanya ada beberapa yang memang kita DPRD itu memberi penekanan khusus kepada eksekutif,” jelasnya.
Dengan kata lain, meskipun terjadi pengurangan dana, fokus utama adalah memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama dalam penganggaran tahun 2026. Imam berharap agar warga Kabupaten Banyumas dapat mengakses layanan rumah sakit hanya dengan menggunakan KTP.
Langkah ini menunjukkan komitmen kuat untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat luas.
Selain itu, sektor pendidikan juga mendapatkan perhatian serius dengan alokasi anggaran yang melampaui mandatori spending sebesar 20 persen pada tahun 2027 mendatang.
Namun demikian, Imam Ahfas mencatat bahwa belanja pegawai masih menjadi isu yang perlu diperbaiki karena saat ini mencapai angka 36 persen dari total anggaran, melebihi batas ideal sebesar 30 persen.
Peningkatan efisiensi dalam belanja pegawai diharapkan dapat memberikan ruang fiskal lebih besar untuk program-program lain yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat.
Di samping kesehatan dan pendidikan, infrastruktur juga menjadi bidang prioritas dalam APBD tahun depan.
Imam menyatakan harapannya kepada Bupati dan jajaran eksekutif untuk aktif berkomunikasi dengan kementerian dan pemerintah pusat guna memperoleh tambahan dana untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyumas.
Langkah ini penting untuk mencapai pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah kabupaten.
Namun tantangan tidak berhenti di situ saja. Beban anggaran juga masih dipengaruhi oleh kewajiban pembayaran pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 46 miliar yang harus dilunasi hingga tahun 2026.
“Kemudian beban APBD juga, hari ini kita masih digunakan untuk angsuran PEN. Ini yang Rp 46 milliar saya pikir ini angka yang sangat besar dan terakhir ini ada di 2026,” papar Imam.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, kreatifitas dalam menggali potensi pendapatan asli daerah menjadi sangat krusial.
Imam menekankan perlunya Pemda untuk lebih inovatif dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah agar dapat menutupi kekurangan akibat pemangkasan transfer dana pusat.
“Pemda harus lebih kreatif lagi mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah,” pungkasnya dengan penuh harapan akan adanya perbaikan ke depan.
Dengan segala upaya dan strategi yang direncanakan, harapan besar digantungkan pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan serta kesejahteraan warganya meski dihadapkan pada kondisi finansial yang lebih ketat dari sebelumnya.(ads/dda)
