BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kabar mengenai penundaan pemberlakuan insentif untuk pembelian kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) hingga Agustus 2026.
Dalam pernyataannya, Purbaya mengindikasikan bahwa penundaan ini mungkin disebabkan oleh persiapan kebijakan yang belum sepenuhnya matang.
Dia menyebutkan bahwa hingga saat ini, dia belum menerima penjelasan langsung dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait perubahan jadwal implementasi insentif tersebut.
“Sejauh yang saya ketahui, kebijakan itu sebelumnya hanya ditunda selama satu bulan. Mungkin persiapannya belum cukup matang. Dia (Airlangga) belum berbicara sama saya, seingat saya sih waktu itu ditunda satu bulan. Mungkin perlu satu bulan lagi,” jelas Purbaya saat ditemui awak media di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (29/6/2026).
Ketika ditanya tentang kemungkinan insentif kendaraan listrik diberlakukan pada awal Juli 2026, Purbaya menyatakan bahwa dia belum bisa memberikan kepastian.
Dia menegaskan pentingnya berkoordinasi dengan Airlangga terlebih dahulu untuk memastikan jadwal penerapan kebijakan tersebut.
“Enggak, saya mesti komunikasi dengan Pak Airlangga dahulu,” tegasnya.
Purbaya juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan kuota awal insentif untuk 200 ribu unit kendaraan listrik.
Rincian kuota tersebut terdiri atas 100 ribu unit sepeda motor listrik dan 100 ribu unit mobil listrik.
Dalam upaya mendorong penggunaan sepeda motor listrik, pemerintah berencana memberikan subsidi sebesar Rp 5 juta per unit.
Namun, besaran insentif untuk mobil listrik masih belum diumumkan secara rinci.
“Skema penyaluran insentif kendaraan listrik masih dalam tahap finalisasi,” ungkap Purbaya lebih lanjut.
Ia menekankan bahwa rincian teknis pelaksanaan kebijakan insentif ini akan disampaikan oleh Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Nanti skemanya pak menteri perindustrian akan menjelaskan seperti apa, nanti juga menteri perekonomian menjelaskan seperti apa,” ujarnya.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto juga mengungkapkan bahwa kebijakan insentif kendaraan listrik masih dalam tahap pengkajian.
Implementasi yang awalnya ditargetkan mulai berlaku pada Juli 2026 kini berpotensi diundur hingga Agustus 2026.
Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam proses transisi menuju penggunaan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.
Pemerintah memang telah menyiapkan sejumlah insentif sebagai langkah strategis untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik di tanah air.
Program-program tersebut mencakup subsidi pembelian sepeda motor listrik serta dukungan fiskal bagi pembelian mobil listrik.
Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mempercepat transisi menuju era kendaraan ramah lingkungan yang semakin mendesak.
Penundaan ini tentunya menjadi perhatian berbagai kalangan, terutama para pelaku industri otomotif dan masyarakat yang sudah menantikan kehadiran kendaraan listrik dengan harapan dapat menikmati manfaat dari insentif yang ditawarkan.
Semakin berkembangnya isu perubahan iklim dan kebutuhan akan solusi transportasi yang lebih berkelanjutan semakin mempertegas urgensi pemerintah untuk segera merealisasikan kebijakan ini.
Di sisi lain, industri otomotif di Indonesia pun sedang beradaptasi dengan tren global yang kian berpihak pada kendaraan listrik.
Dengan semakin banyak negara yang berkomitmen mengurangi emisi karbon melalui penggunaan kendaraan ramah lingkungan, Indonesia tidak ingin ketinggalan dalam kompetisi global ini.
Kendati demikian, proses transisi yang lancar menuju kendaraan listrik sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Tanpa adanya jaringan pengisian daya yang memadai, pengguna kendaraan listrik akan menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan teknologi baru ini secara optimal. (*/stch/dda)
