BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Baru-baru ini, isu mengenai peredaran beras oplosan mendapat perhatian serius dari publik. Namun, hingga saat ini, belum ada bukti yang menunjukkan adanya peredaran beras oplosan di Kabupaten Banyumas.
Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Banyumas, Gatot Eko Purwadi, menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah untuk merespons isu tersebut.
Sejauh ini, tidak ada laporan dari petugas di pasar tradisional terkait peredaran beras oplosan.
“Kami sudah melakukan koordinasi dan dalam waktu dekat akan mengadakan rapat bersama Bulog, Bagian Perekonomian, dan Dinpertan KP. Kami juga akan melibatkan Satgas Pangan untuk langkah antisipasi,” ujar Gatot.
Sebagai langkah pencegahan, Gatot menghimbau masyarakat untuk membeli beras di tempat resmi yang berada di bawah pengawasan Dinperindag. Khususnya di 26 pasar tradisional yang tersebar di wilayah Banyumas. “Tim kami masih terus melakukan pemantauan dan hasilnya masih kami tunggu,” lanjutnya.
Sementara itu, pantauan awak media di Pasar Manis Purwokerto menunjukkan bahwa harga beras mengalami kenaikan dalam sebulan terakhir.
Beras kualitas premium kini dijual dengan harga Rp15 ribu per kilogram, medium Rp14.500, dan beras biasa Rp13.500 per kilogram.
Ketiga jenis beras tersebut mengalami kenaikan harga sebesar Rp500 dari harga sebelumnya.
Sikin, seorang pedagang sembako di Pasar Manis, mengungkapkan bahwa kenaikan harga sudah terasa sejak beberapa pekan lalu. Dalam sehari, ia mampu menjual hingga lima kuintal beras.
“Ketika harga melonjak, beras Bulog masuk sebagai penstabil,” ungkap Sikin.
Beras yang disalurkan oleh Bulog adalah jenis beras SPHP dengan harga Rp61.500 untuk kemasan lima kilogram. Meskipun terjadi kenaikan harga, permintaan tetap stabil meski keluhan dari pembeli masih muncul.
“Keluhan pasti ada, apalagi kebutuhan masyarakat bukan cuma beras,” tambah Sikin lagi.
Seorang pembeli bernama Ning mengaku tetap membeli meskipun harga naik. Ia memilih beras kualitas medium untuk kebutuhan sehari-hari keluarga.
“Dibilang berat ya berat, tapi namanya kebutuhan ya tetap beli. Maunya sih harga turun atau setidaknya stabil,” harap Ning.
Di tengah kekhawatiran masyarakat mengenai isu ini, pemerintah daerah melalui instansi terkait terus melakukan berbagai upaya preventif agar peredaran beras oplosan bisa dicegah sedini mungkin.
Pengawasan ketat terhadap distribusi dan penjualan beras dilakukan guna memastikan bahwa masyarakat mendapatkan produk yang aman dan berkualitas.
Pembelian di tempat resmi yang terdaftar menjadi salah satu langkah penting untuk menghindari barang ilegal yang dapat merugikan konsumen.
Dinperindag juga menggandeng berbagai pihak termasuk aparat kepolisian serta Satgas Pangan agar pengawasan lebih efektif dan menyeluruh.
Lebih jauh lagi, Gatot menekankan pentingnya kesadaran dari para konsumen sendiri dalam memilih produk berkualitas serta melaporkan jika menemukan adanya kecurigaan terhadap produk tertentu kepada pihak-pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keamanan pangan khususnya komoditas strategis seperti beras ini diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat serta menjaga kestabilan ekonomi daerah secara keseluruhan.
Sementara itu perkembangan situasi pasar terutama terkait fluktuasi harga menjadi perhatian utama bagi para pedagang maupun konsumen setiap hari mereka harus menyesuaikan diri dengan kondisi terkini demi memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terjebak dalam spekulasi atau praktik-praktik curang lainnya yang dapat merugikan banyak pihak.
Diharapkan semua pihak dapat bekerjasama dengan baik demi kebaikan bersama terutama masa-masa seperti sekarang dimana tantangan ekonomi global mempengaruhi hampir semua sektor termasuk pangan sebagai kebutuhan pokok manusia sehari-hari. (alw/stch)
