BANYUMASEKSPRES.ID, JAWA TENGAH – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mengoperasikan sembilan Sekolah Rakyat yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota sejak Senin (14/7/2025).
Sebanyak enam di antaranya adalah Sekolah Rakyat Menengah Atas (SMA) dan tiga lainnya merupakan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SMP).
Langkah ini menjadi penanda kuat bahwa negara hadir dan bertindak nyata dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara langsung meresmikan pembukaan operasional sembilan sekolah tersebut di Gedung Sentra Terpadu Soeharso, dalam acara Pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Surakarta.
“Hari ini tepat di gedung Sentra Terpadu Soeharso, sembilan sekolah rakyat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diresmikan. Ini bukti hadirnya negara untuk menyejahterakan masyarakat,” ujar Luthfi.
Sebagai angkatan pertama, sekolah-sekolah ini menampung sekitar 850 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Data tersebut menjadi acuan utama dalam menjaring calon peserta didik yang benar-benar membutuhkan.
Luthfi menegaskan bahwa sekolah rakyat merupakan salah satu bentuk nyata intervensi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan, khususnya melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
Ia juga menyebut bahwa sistem sekolah rakyat ini mengadopsi pola boarding school, yang berarti para siswa tinggal di asrama penuh selama masa pendidikan.
Namun, interaksi keluarga tetap menjadi bagian penting. Karena itu, para orang tua atau wali murid diperbolehkan menjenguk anak-anak mereka setiap akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu.
Di Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Surakarta, misalnya, jumlah siswa angkatan pertama mencapai sekitar 200 orang.
Untuk menunjang pembelajaran dan kehidupan berasrama, disiapkan pula 20 guru dan tenaga pendidik serta 12 wali asrama.
Usai meresmikan acara dan berdialog dengan para siswa serta orang tua, Gubernur Luthfi meninjau fasilitas sekolah.
Mulai dari ruang belajar, asrama, tempat makan, ruang kesehatan, hingga ruang guru. Ia mengapresiasi bahwa penataan fisik sekolah rakyat sudah sangat baik dan tertata rapi, mencerminkan komitmen serius pemerintah terhadap program ini.
Selaras dengan arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Pemprov Jawa Tengah juga menggulirkan program pendidikan gratis melalui skema sekolah kemitraan.
Dalam skema ini, sebanyak 5.004 siswa tahun ajaran 2025 akan mendapatkan pembebasan biaya pendidikan di SMA dan SMK swasta mitra pemerintah.
Langkah tersebut menjadi perluasan jangkauan layanan pendidikan berkualitas yang terjangkau bagi keluarga prasejahtera. Sehingga, bukan hanya sekolah rakyat yang mendapatkan perhatian, tetapi juga siswa-siswa lain yang belajar di institusi swasta.
Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, juga menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.
Menurutnya, Pemerintah Kota Surakarta akan memberikan beragam fasilitas untuk menjaga semangat dan motivasi para siswa sekolah rakyat.
“Setiap tiga bulan sekali Pemkot Surakarta akan memberikan tiket konser dan nonton gratis bagi siswa dan orang tua siswa,” ujar Respati.
Selain itu, fasilitas olahraga di Kota Surakarta juga dibuka secara gratis untuk para siswa sekolah rakyat.
Langkah ini diambil agar kehidupan di asrama tetap menyenangkan dan tidak menimbulkan kejenuhan, terutama bagi siswa yang baru pertama kali tinggal jauh dari keluarga.
“Ini angkatan pertama harus sukses. Kemudian nanti trust, masyarakat tahu, kalau di sekolah rakyat itu diperhatikan betul,” tegas Respati.
Upaya ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran negara sebagai fasilitator kesejahteraan, dengan memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak tertinggal dalam mengakses pendidikan bermutu.
Sekolah rakyat bukan hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga simbol hadirnya keadilan sosial melalui jalur pendidikan inklusif dan humanis.
Dengan dukungan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, instansi pendidikan, hingga masyarakat, sekolah rakyat di Jawa Tengah diharapkan menjadi model baru yang mampu mereplikasi kesuksesan program pendidikan ini di wilayah lain. (stch)
