BANYUMASEKSPRES.ID, KEBUMEN – Insiden keracunan yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Petanahan baru-baru ini telah menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk Mantan Anggota DPRD Kebumen, Miftahul Ulum.
Ulum menekankan pentingnya pembentukan satuan tugas pengawasan khusus untuk program MBG agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.
Selain itu, ia juga menggarisbawahi perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan program ini.
Menurut Miftahul Ulum, Program MBG memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Setiap dapur umum dalam program ini mempekerjakan setidaknya 33 orang.
Jika dirinci lebih lanjut, di Kebumen terdapat sekitar 80 dapur umum, sehingga total tenaga kerja yang terserap mencapai 2.640 orang.
“Itu baru pekerjaannya. Jika setiap dapur memiliki lima supplier dan setiap supplier mempekerjakan lima orang maka terdapat 2.000 orang yang bekerja. Ini dengan total 4.640 orang terlibat bekerja dengan adanya program MBG,” ujarnya pada Senin (29/9).
Lebih jauh, Ulum menjelaskan bahwa Program MBG juga berperan dalam menyerap banyak komoditas pertanian dan peternakan seperti sayuran, beras, telur, dan daging.
Hal ini tentunya memberikan dampak ekonomi yang positif bagi para petani dan peternak lokal.
“Ini tentunya sangat positif. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar itu, jika dilakukan oleh Pemkab tentu membutuhkan dana yang cukup banyak,” tambahnya.
Namun demikian, insiden keracunan yang baru saja terjadi menunjukkan perlunya evaluasi dan pengawasan lebih ketat terhadap seluruh proses dalam Program MBG.
Mulai dari suplai bahan baku, proses memasak, hingga pengemasan dan penyaluran makanan ke penerima harus diawasi dengan seksama.
“Selain itu penting juga adanya mekanismenya yang jelas terkait alur pelaporan,” jelasnya lebih lanjut.
Ulum menekankan bahwa mekanisme pelaporan harus jelas dan tegas agar jika ditemukan masalah seperti makanan basi dapat segera ditindaklanjuti.
“Misalnya saat guru mencicipi makanan MBG dan ternyata basi, maka gitu harus menolak dan mekanisme ini harus jelas,” paparnya.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu inisiatif besar yang diharapkan dapat berjalan lancar sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi masyarakat secara luas.
Namun insiden keracunan di Kecamatan Petanahan telah menjadi peringatan akan pentingnya pengawasan ketat agar tujuan mulia tersebut tercapai tanpa kendala berarti.
Seperti diberitakan sebelumnya oleh Banyumas Ekspres ratusan siswa di Kecamatan Petanahan mengalami keracunan usai menyantap menu soto pada Kamis (25/9).
Sebanyak 101 siswa dari beberapa sekolah dilaporkan mengalami gejala keracunan makanan dengan beberapa di antaranya harus mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas Petanahan dan RS PKU Muhammadiyah Petanahan sejak Kamis sore hingga malam.
Miftahul Ulum menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali serta mengoptimalkan manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis ini bagi masyarakat Kebumen dan sekitarnya. (mam/dda)
