BANYUMASEKSPRES.ID, Beredarnya kabar mengenai data masyarakat yang disebut dapat digunakan untuk kepentingan pajak menimbulkan kekhawatiran di tengah publik. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan penjelasan resmi bahwa data hasil pendataan statistik tidak digunakan untuk menentukan kewajiban pajak seseorang.
Isu tersebut muncul setelah masyarakat mempertanyakan tujuan pengumpulan data dalam kegiatan statistik, termasuk Sensus Ekonomi 2026. BPS menegaskan bahwa pendataan tersebut bertujuan menghasilkan informasi ekonomi nasional, bukan untuk kepentingan penarikan atau penghitungan pajak.
BPS menjelaskan bahwa pertanyaan dalam kegiatan pendataan memang dapat berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, informasi tersebut hanya digunakan untuk mengetahui kondisi usaha, perkembangan ekonomi, serta kebutuhan perencanaan pembangunan.
Data yang dikumpulkan BPS memiliki aturan penggunaan yang jelas dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Masyarakat diminta memberikan informasi secara benar agar hasil statistik mampu menggambarkan kondisi ekonomi secara akurat.
Menurut BPS, data statistik memiliki peran penting bagi pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Informasi tersebut membantu melihat perkembangan sektor usaha, tenaga kerja, konsumsi masyarakat, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
BPS juga memastikan bahwa kerahasiaan data responden menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan statistik. Data individu yang diberikan masyarakat tidak dipublikasikan secara pribadi dan digunakan dalam bentuk pengolahan statistik.
Perlindungan data BPS mengacu pada aturan nasional, termasuk Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Selain itu, pengelolaan data juga memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022.
Untuk menjaga keamanan informasi, BPS menerapkan sistem pengelolaan data yang mengikuti standar keamanan informasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data tetap aman, utuh, dan hanya digunakan sesuai tujuan statistik.
Pemerintah juga telah memberikan klarifikasi bahwa informasi yang menyebut Sensus Ekonomi 2026 dilakukan untuk kepentingan pajak tidak benar. Data sensus tidak menjadi dasar langsung dalam menetapkan besaran pajak wajib pajak.
Dalam sistem perpajakan Indonesia, pemerintah memang mengelola data perpajakan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, pengelolaan data pajak memiliki mekanisme dan aturan tersendiri yang berbeda dengan data statistik milik BPS.
Data perpajakan digunakan untuk mendukung administrasi pajak, seperti pelayanan wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dan pengawasan kewajiban perpajakan. Sementara itu, data BPS digunakan untuk menghasilkan statistik resmi negara.
Perbedaan tujuan tersebut menjadi hal penting yang perlu dipahami masyarakat. Data BPS berfungsi sebagai gambaran kondisi ekonomi, sedangkan data pajak digunakan untuk menjalankan administrasi perpajakan sesuai aturan.
BPS mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terbukti kebenarannya. Setiap informasi terkait pendataan resmi sebaiknya diperiksa melalui sumber terpercaya atau kanal resmi pemerintah.
Kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam kegiatan statistik nasional. Data yang akurat dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan ekonomi dan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Di tengah perkembangan teknologi digital, keamanan data pribadi menjadi perhatian penting bagi semua pihak. Masyarakat tetap perlu berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi dan memastikan data hanya diberikan kepada lembaga resmi.
Penjelasan BPS mengenai isu data dipakai pajak diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat. Pemahaman mengenai perbedaan fungsi data statistik dan data perpajakan menjadi kunci agar publik tidak salah memahami proses pendataan.
Dengan adanya kepastian dari BPS, masyarakat dapat mengikuti kegiatan pendataan resmi tanpa rasa khawatir. Dukungan masyarakat dalam menyediakan data yang benar akan membantu pemerintah menghasilkan kebijakan berdasarkan kondisi nyata.
Data statistik yang berkualitas menjadi salah satu fondasi dalam pembangunan nasional. Karena itu, kerja sama antara masyarakat dan lembaga statistik sangat diperlukan untuk menciptakan informasi yang akurat dan bermanfaat. (mdr)
