BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) telah mengambil langkah signifikan dengan membentuk sebuah tim investigasi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim yang dilaporkan oleh mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, yang lebih dikenal sebagai Tom Lembong.
Langkah ini merupakan respons terhadap laporan penting yang diajukan oleh Tom Lembong terkait majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Menurut laporan tersebut, terdapat indikasi pelanggaran kode etik oleh majelis hakim yang menangani kasus korupsi impor gula, yang mengakibatkan Tom Lembong divonis bersalah dengan hukuman penjara selama empat tahun dan enam bulan.
Dalam kasus ini, majelis hakim terdiri dari Dennie Arsan Fatrika sebagai Hakim Ketua, serta Purwanto S. Abdullah dan Alfis Setyawan sebagai Hakim Anggota ad-hoc.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Joko Sasmito, menyatakan bahwa tim investigasi telah dibentuk dan saat ini sedang mempelajari laporan tersebut untuk menentukan ada tidaknya dugaan pelanggaran etik oleh majelis hakim.
“Tim sudah dibentuk, nanti dipelajari dugaan pelanggarannya ada atau tidak,” ungkap Joko Sasmito kepada awak media di kantor KY, Jakarta, pada Senin (11/8).
Pada tahap awal investigasi, tim akan melakukan analisis terhadap laporan yang diajukan oleh Tom Lembong.
Setelah analisis selesai dilakukan, pihak KY akan memanggil Tom Lembong sebagai pelapor untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai laporannya tersebut sebelum memeriksa para hakim terlapor.
“Dari tim (yang) laporkan ke kita putusannya tebalnya seribuan (halaman) lebih, masih dianalisis apakah ada dugaan pelanggaran majelis hakim. Itu melalui forum konsultasi, tidak melalui panel lagi,” jelas Joko Sasmito lebih lanjut.
Amzulian Rifai selaku Ketua KY juga menegaskan bahwa KY akan menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan kewenangan mereka.
“KY tentu akan menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami,” ujarnya dengan tegas.
Amzulian menambahkan bahwa setiap laporan yang masuk ke Komisi Yudisial akan diproses tanpa pandang bulu. Mengingat besarnya perhatian publik terhadap kasus ini, KY berkomitmen untuk menyampaikan perkembangan penyelidikan secara terbuka kepada masyarakat luas.
Di sisi lain, Tom Lembong mengungkapkan bahwa pelaporan terhadap tiga hakim tersebut bertujuan untuk mendorong pembenahan hukum di Indonesia, khususnya dalam institusi peradilan.
Ia berharap agar momentum abolisi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat digunakan sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem hukum nasional.
“Supaya bersama-sama kita bisa memanfaatkan momentum dari abolisi ini untuk mendorong perbaikan yang dapat kita dorong. Sayang kan kalau momentum ini tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama ya. Peluang untuk membenahi,” ucap Tom dalam pernyataannya kepada media.
Tom Lembong juga menunjukkan rasa optimistisnya terhadap hasil dari pelaporan ini dalam usaha memperbaiki sistem hukum di tanah air.
“Kalau dari segi sikap kan kita harus selalu bersikap optimistis ya, selalu positif kondusif dan senantiasa optimistis,” tutupnya dengan penuh harapan.
Langkah KY untuk menindaklanjuti laporan ini mencerminkan komitmen lembaga tersebut dalam menjaga integritas dan profesionalisme para hakim di Indonesia.
Di tengah sorotan publik terhadap proses peradilan di tanah air, tindakan KY tersebut diharapkan mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa setiap indikasi pelanggaran akan ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Masyarakat luas juga menantikan hasil dari investigasi ini dan berharap agar terwujud keadilan serta transparansi dalam proses hukum di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan negara. (*/stch)
