BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Dalam kondisi pertanian yang semakin menantang, Kabupaten Purbalingga menghadapi masalah serius terkait kerusakan jaringan irigasi tersier.
Data terbaru menunjukkan bahwa panjang total jaringan irigasi tersier mengalami kerusakan hingga 80.016 meter, atau sekitar 80 kilometer.
Angka ini menjadi indikator yang jelas akan kurang optimalnya layanan air untuk sektor pertanian di wilayah tersebut.
Menurut data yang dirilis oleh Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DPPP) Purbalingga, total panjang jaringan irigasi tersier yang ada mencapai 326.391 meter.
Dari jumlah tersebut, hanya 56,96 persen atau sekitar 185.928 meter yang berada dalam kondisi baik.
Sementara itu, sebanyak 18,52 persen atau 60.447 meter berada dalam kondisi sedang.
Meskipun demikian, kondisi yang lebih memprihatinkan terlihat dari angka kerusakan ringan yang mencapai 14,28 persen atau 46.623 meter serta kerusakan berat yang mencakup 10,23 persen atau 33.393 meter.
Kepala DPPP Purbalingga, Prayitno, menjelaskan bahwa kerusakan ini sangat bervariasi, mulai dari baik hingga parah.
“Kondisinya bervariasi, mulai dari baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat,” ujarnya menjelaskan fakta yang mengkhawatirkan ini.
Dampak dari kerusakan jaringan irigasi tidak bisa dianggap sepele karena berpengaruh langsung terhadap produktivitas lahan pertanian di daerah tersebut.
Dari total luas daerah irigasi seluas 19.159 hektare di Kabupaten Purbalingga, hanya sekitar 14.082 hektare atau 73,5 persen yang terlayani dengan baik oleh jaringan irigasi tersebut.
Ini berarti bahwa sekitar 26,5 persen lahan pertanian masih bergantung pada air hujan dan air tanah untuk memenuhi kebutuhan airnya.
Ketergantungan ini menciptakan risiko besar bagi keberlangsungan produksi pertanian terutama saat musim kemarau tiba.
Prayitno menambahkan bahwa ketergantungan terhadap air tadah hujan dan air tanah dapat mengakibatkan penurunan hasil panen serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani di wilayah tersebut.
“Sisanya masih mengandalkan air tadah hujan dan air tanah,” imbuhnya dengan nada prihatin ketika membahas masa depan pertanian di Purbalingga.
Sebagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini, DPPP telah mengajukan proposal bantuan perbaikan jaringan irigasi ke pemerintah pusat.
Dalam proposal tersebut, sebanyak sepuluh daerah irigasi diusulkan untuk mendapatkan bantuan pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Hal ini menjadi harapan baru bagi para petani agar mereka bisa mendapatkan akses air yang lebih baik dan berkelanjutan.
Perbaikan jaringan irigasi ini direncanakan akan dilakukan secara swakelola sehingga dana perbaikan akan langsung disalurkan kepada kelompok tani setempat.
Hal ini bertujuan agar perbaikan bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat tani itu sendiri dan meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran.
Prayitno menyatakan keyakinannya bahwa dengan skema swakelola ini dapat mempercepat proses perbaikan sekaligus memastikan transparansi dalam penggunaan dana.
“Perbaikan dilakukan secara swakelola. Jadi dana langsung masuk ke kelompok tani, untuk kemudian dikerjakan oleh kelompok tani tersebut,” kata Prayitno menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi jaringan irigasi.
Diharapkan pula bahwa melalui mekanisme swakelola ini tidak akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek di lapangan.
Pemerintah daerah sangat berharap agar setiap tahapan proyek berjalan lancar tanpa adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan anggaran yang bisa merugikan masyarakat petani.
Dalam konteks yang lebih luas, kerusakan jaringan irigasi seperti yang terjadi di Purbalingga adalah masalah krusial yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah maupun pusat.
Mengingat sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia dan sebagai sumber mata pencaharian bagi jutaan penduduknya, perbaikan infrastruktur irigasi harus menjadi prioritas utama.
Ketidakcukupan layanan irigasi menyebabkan banyak petani mengalami kesulitan dalam merawat tanaman mereka dengan optimal terutama saat cuaca tidak bersahabat sekali pun hujan kadang datang terlambat atau bahkan tidak datang sama sekali selama musim kemarau panjang.
Dengan meningkatnya ketidakpastian iklim global dan perubahan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi belakangan ini, ketidakstabilan pasokan air bagi lahan pertanian menjadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional. (tya/stch/dda)
