Banyumas Ekspres
Dark ModeLight Mode

Lampu Jalan Mati di Purbalingga Jadi Sorotan, Dinhub Akui Anggaran Hanya 600 Juta

Anggaran LPJU Hanya Rp600 JutaAnggaran LPJU Hanya Rp600 Juta
Perbaikan LPJU di Desa Kembaran Wetan, Jumat (24/4/2026)

BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Pada tahun 2026, Kabupaten Purbalingga menghadapi tantangan signifikan terkait anggaran untuk perbaikan lampu penerangan jalan umum (LPJU).

Dengan total anggaran yang hanya mencapai Rp600 juta, banyak titik lampu di berbagai lokasi dilaporkan dalam kondisi mati.

Keterbatasan dana ini diakui oleh Dinas Perhubungan (Dinhub) Purbalingga, yang saat ini tengah berupaya untuk memperbaiki LPJU yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

Sekretaris Dinhub Purbalingga, Adi Purwanto, menjelaskan bahwa meskipun anggaran yang tersedia sangat terbatas, pihaknya tetap berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara bertahap.

“Kami mulai memperbaiki satu per satu LPJU yang mati. Hal itu dilakukan agar tidak ada jalan yang LPJU-nya mati,” ungkapnya.

Prinsip kerja Dinhub adalah menciptakan suasana aman dan nyaman bagi pengguna jalan dengan memastikan bahwa penerangan di sepanjang jalan tetap berfungsi dengan baik.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Desa Kembaran Wetan, Kecamatan Kaligondang.

Pada Jumat (24/4/2026), tim dari Dinhub melakukan perbaikan LPJU di desa tersebut.

“Prinsipnya Dinhub datang, jalan kembali terang. Ini salah satu program kami,” jelas Adi Purwanto lebih lanjut.

Dengan langkah ini, Dinhub berupaya untuk meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas serta tindak kriminalitas yang kerap terjadi pada malam hari akibat minimnya penerangan.

Kabid Lalu Lintas Dinhub Purbalingga, Woko, menambahkan bahwa anggaran sebesar Rp600 juta tersebut masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan perbaikan LPJU secara menyeluruh.

Ia menegaskan bahwa fokus utama perbaikan akan diarahkan pada wilayah-wilayah yang memiliki minim penerangan, terutama di kawasan permukiman padat penduduk.

“Kami ingin memastikan bahwa daerah-daerah dengan populasi tinggi mendapatkan prioritas dalam hal penerangan jalan,” imbuh Woko.

Perbaikan lampu penerangan jalan umum bukan hanya sekadar masalah estetika atau kenyamanan visual semata.

Keberadaan LPJU yang berfungsi dengan baik juga merupakan faktor penting dalam menjaga keamanan masyarakat.

Tanpa penerangan yang memadai, risiko kecelakaan lalu lintas meningkat tajam, terutama bagi pengendara sepeda motor dan pejalan kaki.

Selain itu, ketidakberfungsian lampu jalan juga dapat meningkatkan potensi kejahatan seperti pencurian atau tindak kekerasan di malam hari.

Masyarakat setempat pun merasakan dampak langsung dari kurangnya penerangan jalan.

Banyak warga mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap situasi ini dan berharap agar pemerintah dapat segera mengambil tindakan lebih lanjut untuk memperbaiki infrastruktur penunjang keselamatan publik tersebut.

Beberapa warga Desa Kembaran Wetan mengungkapkan bahwa dengan adanya LPJU yang aktif, mereka merasa lebih aman saat beraktivitas di luar rumah pada malam hari.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu mempertimbangkan langkah-langkah strategis guna meningkatkan alokasi anggaran untuk perbaikan LPJU di masa mendatang.

Mengingat pentingnya penerangan jalan bagi keselamatan dan kenyamanan masyarakat, upaya peningkatan anggaran ini perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait, termasuk masyarakat dan organisasi non-pemerintah.

Kerjasama semacam ini bisa mendorong pemahaman akan urgensi penerangan jalan sebagai bagian integral dari infrastruktur publik.

Tentu saja, pemeliharaan dan pengelolaan lampu penerangan jalan umum memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terencana.

Selain penambahan anggaran untuk perbaikan fisik lampu-lampu tersebut, pemerintah juga harus memperhatikan aspek pemeliharaan rutin agar setiap titik penerangan tetap dalam kondisi optimal.

Ini bisa meliputi pemeriksaan berkala dan penggantian lampu yang sudah tidak berfungsi.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu penerangan jalan umum telah menjadi sorotan utama di banyak daerah lain di Indonesia pula.

Banyak pemerintah daerah lainnya juga menghadapi tantangan serupa terkait keterbatasan anggaran untuk infrastruktur vital ini.

Oleh karena itu penting bagi Kabupaten Purbalingga untuk belajar dari pengalaman daerah lain dalam hal pengelolaan LPJU dan mencari solusi inovatif demi meningkatkan keselamatan serta kualitas hidup masyarakat. (tya/stch/dda)

Berita Sebelumnya
Hari Kedua, Tim SAR Teruskan Pencarian

Nelayan 33 Tahun Hilang di Kebumen, Tim SAR Sisir Pantai Lampon dan Perairan Sekitar

Berita Selanjutnya
Banyumas Pastikan Anak Mudah Akses Pendidikan

Program Pasti Sekolah Banyumas 2026: Strategi Besar Bupati Sadewo Wujudkan Akses Pendidikan Gratis