BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banjarnegara terus memperluas layanan jemput bola (jembol) untuk membantu kelompok rentan memperoleh kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Meski program tersebut berjalan secara rutin, jumlah warga yang belum melakukan perekaman identitas masih belum dapat dipastikan karena terus ditemukan data baru dari berbagai desa.
Plt Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Banjarnegara, Sofyan Yainuri, menyebut kondisi tersebut sebagai fenomena gunung es.
Data yang terlihat di permukaan hanya sebagian kecil, sementara jumlah sebenarnya terus bertambah setiap kali pemerintah desa melakukan pendataan.
“Kalau ditanya jumlahnya berapa, kami tidak bisa memastikan. Ini seperti fenomena gunung es. Yang terlihat hanya sedikit, tetapi setelah desa melaporkan ternyata masih banyak warga kelompok rentan yang belum melakukan perekaman e-KTP,” ujarnya.
Menurut Sofyan, pengalaman selama pelaksanaan berbagai program pelayanan menunjukkan bahwa jumlah warga yang belum memiliki e-KTP selalu bertambah setelah dilakukan pendataan ulang.
Ia mencontohkan saat pelaksanaan program 100 hari kerja Bupati Banjarnegara.
Pada awalnya, Disdukcapil memperkirakan hanya sekitar 35 warga kelompok rentan yang membutuhkan layanan perekaman e-KTP.
Namun setelah pemerintah desa melakukan pendataan dan menyampaikan laporan terbaru, jumlah tersebut meningkat drastis hingga lebih dari 100 orang.
Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum tercatat dalam pendataan awal sehingga membutuhkan peran aktif pemerintah desa dalam melaporkan keberadaan warga yang belum memiliki dokumen kependudukan.
Salah satu kelompok yang masih banyak belum memiliki e-KTP adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Menurut Sofyan, salah satu penyebabnya adalah masih adanya keluarga yang enggan melaporkan anggota keluarganya karena alasan malu atau stigma sosial.
“Bahkan laporan resmi dari Dinas Kesehatan terkait ODGJ sudah tidak ada. Namun faktanya di lapangan, desa masih banyak melaporkan adanya warga ODGJ yang belum memiliki e-KTP,” jelasnya.
Selain ODGJ, kelompok rentan lainnya yang menjadi prioritas layanan jemput bola meliputi lansia, penyandang disabilitas, hingga warga dengan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan datang langsung ke kantor Disdukcapil.
Untuk mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan, Disdukcapil Banjarnegara secara rutin menggelar layanan jemput bola langsung ke desa-desa.
Melalui program ini, petugas mendatangi rumah warga sehingga proses perekaman biometrik dapat dilakukan tanpa harus membuat masyarakat datang ke kantor pelayanan.
Langkah tersebut dinilai efektif, terutama bagi warga lanjut usia, penyandang disabilitas, maupun ODGJ yang memiliki keterbatasan mobilitas.
Hingga 10 Juli 2026, Disdukcapil Banjarnegara mencatat 174 warga kelompok rentan telah berhasil melakukan perekaman e-KTP melalui layanan jemput bola.
Disdukcapil menegaskan bahwa kepemilikan e-KTP bukan sekadar identitas resmi penduduk, tetapi juga menjadi syarat utama dalam memperoleh berbagai layanan pemerintah.
Dokumen tersebut diperlukan untuk mengakses layanan kesehatan, pendaftaran BPJS, bantuan sosial, administrasi kependudukan, hingga berbagai pelayanan publik lainnya.
Karena itu, pemerintah berharap tidak ada lagi warga, khususnya kelompok rentan, yang kehilangan hak mendapatkan pelayanan hanya karena belum memiliki e-KTP.
Disdukcapil Banjarnegara mengajak seluruh pemerintah desa untuk terus berkoordinasi dan segera melaporkan apabila masih terdapat warga yang belum melakukan perekaman e-KTP.
Peran aktif perangkat desa dinilai sangat penting karena mereka merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Dengan pendataan yang lebih akurat serta layanan jemput bola yang terus diperluas, diharapkan seluruh warga Banjarnegara, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan ODGJ, dapat segera memiliki e-KTP sehingga memperoleh akses penuh terhadap berbagai layanan publik dan program pemerintah. (far/stch/dda)
