BANYUMASEKSPRES.ID, SEMARANG – Gudang penyimpanan di kawasan Semarang Utara mendadak menjadi pusat perhatian pada Sabtu, 10 Januari, ketika Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memimpin langsung penyitaan bawang bombai ilegal dalam jumlah besar.
Operasi tersebut berhasil mengamankan sebanyak 133,5 ton atau sekitar 6.172 karung bawang bombai yang ditemukan tanpa dokumen resmi.
Seluruh bawang tersebut dimusnahkan di lokasi untuk mencegah peredarannya di pasar.
Amran menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap komoditas pertanian ilegal.
Begitu temuan terkonfirmasi, langkah cepat segera diambil agar bawang tersebut tidak didistribusikan ataupun dilelang.
“Totalnya ada 6.172 karung, dengan berat keseluruhan mencapai 133,5 ton. Yang jelas tidak punya surat. Sebelum diketahui lebih jauh, langsung dimusnahkan, tidak ada distribusi, tidak ada lelang-lelang,” tegas Amran saat memimpin penyidakan.
Penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya masuknya komoditas pertanian secara ilegal.
Laporan tersebut ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi yang cepat dan efisien. Aparat gabungan dari TNI, Polri, Polisi Militer, Bea Cukai, hingga Badan Karantina Indonesia dikerahkan untuk memastikan gudang dijaga ketat dan barang-barang ilegal tersebut tidak bocor ke pasar.
“Kami dapatkan laporan, malam hari itu juga langsung kami telepon Pak Dandim dan PM. Kami sampaikan ada barang masuk ilegal dan ini harus kita tindak tegas siapapun yang terlibat. Tidak boleh ada sisa, bongkar sampai ke akar-akarnya,” ungkap Amran.
Ancaman terbesar dari penyelundupan komoditas pertanian bukan hanya jumlahnya tetapi risiko penyakit yang dibawanya dari luar negeri.
Bakteri atau jamur yang belum ada di Indonesia dapat menyerang tanaman maupun ternak sehingga memicu krisis berkepanjangan.
Mengenai hal ini Amran mengingatkan pengalaman pahit wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada tahun 2022 yang menyebar cepat dan menyebabkan kerugian besar di sektor peternakan nasional.
“Kalau bawa penyakit satu ton dengan satu juta ton sama bahayanya bagi negara kita,” tuturnya.
Wabah PMK sebelumnya menyebabkan kehilangan populasi hewan ternak lebih dari 6 juta ekor di seluruh Indonesia dengan total kerugian mencapai Rp135 triliun.
Risiko serupa akan jauh lebih luas bila penyakit menyerang komoditas tanaman pangan strategis seperti padi atau bawang yang dampaknya akan menyentuh mata pencaharian jutaan petani di berbagai daerah.
Tindakan segelintir oknum penyelundup berpotensi mengorbankan kepentingan masyarakat dalam skala besar.
“Masalah ini bisa mengorbankan lebih dari 100 juta orang hanya karena ulah 10 atau 20 orang,” tegas Amran lagi.
Selain bawang bombai Kementerian Pertanian juga menerima banyak laporan dugaan penyelundupan komoditas lain seperti beras minyak goreng pupuk hingga mesin pertanian yang saat ini tengah ditelusuri sesuai kewenangan yang dimiliki aparat.
Asal-usul bawang bombai ilegal di Semarang Utara serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan tersebut masih dalam proses pengusutan oleh pihak berwenang.
“Ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada ampun jika kita kompromi sama saja kita beternak kejahatan,” ujar Amran menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dalam kasus ini.
Di sela agenda yang sama Amran juga menyinggung isu lain terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap sebagai pemicu kenaikan harga telur dan daging ayam meskipun menurut pengecekan langsung harga di tingkat peternak disebut tidak mengalami kenaikan.
“Ayam dengan telur kan? Saya kumpulkan pengusaha dan produsen telur ayam lalu saya katakan kenapa harga telur naik? Ketika semua peternak saya kumpulkan dua-dua nih saya tanya eh peternak telur ayam naik enggak? Mereka jawab enggak,” kata Amran dalam konferensi pers terkait isu tersebut.
Setelah itu penelusuran diarahkan ke rantai pasok hulu dimana ditemukan bahwa kenaikan harga signifikan terjadi pada penjualan bibit ayam atau day old chick (DOC).
“Aku tanya penjual DOC naik enggak DOC-nya? Mereka jawab naik dan ketika saya tanya berapa mereka jawab 30 persen,” ujarnya menjelaskan hasil dialog dengan penjual bibit ayam.
Sebagai langkah tegas pemerintah meminta harga diturunkan dan menghentikan impor sesuai kewenangan yang dimiliki demi menjaga stabilitas harga di pasar terutama menjelang momen penting seperti Lebaran.
“Aku minta turun Saya pasti setop impor DOC-nya grandparent stock-nya Saya stop Turun hari itu Nataru stabil kan? Saya sudah beritahu aku cabut izin Itu kalau izin kewenangan saya,” ucap Amran memperingatkan pelaku usaha agar tidak bermain harga terutama menjelang Lebaran.
Langkah pengawasan dilakukan bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait memastikan tidak ada pelaku usaha yang mencoba-coba memainkan harga demi keuntungan semata mengabaikan dampaknya bagi masyarakat luas.
Di sisi lain Badan Pusat Statistik mencatat adanya tren kenaikan harga telur ayam ras seiring meningkatnya permintaan termasuk dari program MBG Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut harga telur ayam ras telah berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).
“Untuk telur ayam ras ini menarik karena memang juga memberikan kenaikan harga telur ayam ras adalah meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan komoditas telur ayam ras sebagai salah satu komponen lauk pauk pada menu MBG,” ujar Amalia dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Senin (17/11).
Data Kementerian Perdagangan per 24 Desember menunjukkan harga telur ayam ras mencapai Rp34.800 per kilogram melampaui HAP Rp30 ribu per kilogram dan masih menunjukkan tren peningkatan Sementara harga daging ayam ras tercatat Rp42.300 per kilogram di atas HAP Rp40 ribu per kilogram.
Data tersebut juga memperlihatkan disparitas harga yang cukup tinggi di sejumlah daerah dengan kenaikan harga telur ayam ras terjadi di mayoritas provinsi .(*/dda)
