BANYUMASEKSPRES.ID, JAYAPURA — Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua di Kota Jayapura dilempari benda yang diduga bom molotov oleh orang tidak dikenal (OTK), Rabu (9/9/2026).
Insiden tersebut terjadi ketika aktivitas di dalam kantor masih berlangsung.
Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 10.15 WIT.
Pelaku disebut melempar benda tersebut ke halaman kantor sebelum melarikan diri.
“Sekitar pukul 10.15 WIT pelaku melempar bom molotov dan setelah itu langsung melarikan diri,” kata Frits.
Menurut Frits, benda yang dilempar berupa botol berisi bensin yang dilengkapi sumbu.
Benda tersebut diarahkan ke area parkir kendaraan bermotor di halaman Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua.
Dari pengamatan pihak Komnas HAM Papua, benda tersebut diduga sengaja diarahkan ke area parkir.
Namun, api tidak sempat membesar hingga merembet ke bangunan kantor.
Frits menilai kejadian tersebut merupakan tindakan serius yang perlu segera diusut aparat penegak hukum.
Ia meminta kepolisian mengungkap siapa pelaku serta motif di balik pelemparan benda yang diduga bom molotov tersebut.
Menurutnya, proses pengungkapan kasus penting dilakukan untuk memastikan keamanan lingkungan kantor sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
“Teror ini adalah sebuah kejahatan serius sehingga kepolisian harus bisa mengungkap pelakunya karena kejadian terjadi saat pagi hari,” ujar Frits.
Komnas HAM Perwakilan Papua juga telah membuat laporan polisi terkait kejadian tersebut.
Laporan itu diharapkan menjadi dasar bagi aparat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Frits berharap kepolisian dapat segera mengungkap fakta di balik insiden tersebut secara profesional.
Ia juga menilai proses hukum diperlukan untuk memberikan rasa aman bagi para pekerja hak asasi manusia yang menjalankan tugas di Papua.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut merespons insiden yang terjadi di Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua tersebut.
Pigai meminta Polda Papua melakukan penyelidikan secara serius dan objektif untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab.
Ia juga meminta aparat segera mengambil tindakan hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti yang ditemukan.
“Saya minta Polda Papua secara serius untuk cek sampai dapat siapa yang melempar bom molotov ke kantor Komnas HAM Perwakilan Papua,” kata Pigai di Jakarta, Rabu (9/9).
Pigai menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa pihak yang berada di balik kejadian tersebut.
Menurutnya, identitas pelaku maupun pihak yang diduga terlibat harus ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan aparat penegak hukum.
“Kita tidak bisa menuduh siapa pun lembaga mana yang melakukan, tetapi itu harus berdasarkan hasil penyelidikan secara objektif oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai sebagai penegasan agar proses hukum berjalan berdasarkan fakta dan bukti, bukan spekulasi.
Selain meminta polisi mengusut kasus tersebut, Pigai juga meminta negara memberikan perlindungan kepada pimpinan Komnas HAM Perwakilan Papua.
Permintaan perlindungan itu disampaikan setelah kantor lembaga HAM tersebut menjadi sasaran pelemparan benda yang diduga bom molotov.
Perlindungan dinilai penting untuk memastikan pimpinan dan pekerja Komnas HAM dapat menjalankan tugas tanpa rasa khawatir terhadap keamanan mereka.
Insiden tersebut sekaligus menjadi perhatian terhadap keamanan lembaga dan pekerja HAM yang menjalankan aktivitas di Papua.
Komnas HAM memiliki peran dalam pemantauan serta penanganan berbagai persoalan hak asasi manusia, sehingga keamanan personel dan kantor menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas.
Sampai saat ini, pelaku pelemparan masih belum diketahui. Motif di balik tindakan tersebut juga belum dapat dipastikan dan masih menunggu hasil penyelidikan aparat kepolisian.
Karena itu, berbagai dugaan mengenai pihak yang bertanggung jawab perlu dihindari sebelum kepolisian memperoleh bukti yang cukup.
Penyelidikan diharapkan dapat mengungkap rangkaian kejadian secara menyeluruh, termasuk identitas pelaku dan latar belakang tindakannya.
Komnas HAM Papua telah melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.
Sementara itu, pemerintah melalui Menteri HAM meminta aparat Polda Papua mengusut kasus secara objektif dan memastikan keamanan pimpinan Komnas HAM Perwakilan Papua.
Pengungkapan kasus menjadi penting bukan hanya untuk memberikan kepastian hukum atas insiden tersebut, tetapi juga untuk memastikan aktivitas lembaga HAM dapat berjalan dengan aman.
Harapannya, pelaku dapat segera teridentifikasi berdasarkan proses hukum dan kejadian serupa tidak kembali terjadi. (*/stch/dda)
