BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Situasi kekurangan tenaga penghulu di Banyumas semakin nyata terlihat meskipun telah ada tambahan 27 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditempatkan di berbagai Kantor Urusan Agama (KUA).
Hingga kini, mereka masih belum dapat menjalankan tugas sepenuhnya karena masih berstatus sebagai CPNS. Hal ini menghambat pemenuhan kebutuhan penghulu di wilayah tersebut.
Agus Setiawan, Kasi Bina Masyarakat Islam (Bimas) dari Kantor Kementerian Agama Banyumas, menyatakan bahwa kehadiran 27 CPNS penghulu sebenarnya sangat diperlukan untuk melengkapi fungsi kepenghuluan di 27 KUA yang ada.
Namun, status mereka yang masih sebagai CPNS membatasi kemampuan mereka dalam menjalankan tugas sepenuhnya.
“Ketika 27 CPNS penghulu ini masih belum dapat menjalankan fungsi-fungsi kepenghuluan, kebutuhan penghulu saat ini masih kurang,” ujar Agus saat ditemui oleh awak media pada Rabu (3/12).
Saat ini, jumlah penghulu di luar mereka yang berstatus CPNS hanya sebanyak enam orang saja.
Mereka mendapatkan dukungan dari 27 kepala KUA yang secara otomatis turut menjalankan fungsi kepenghuluan di setiap wilayah kerjanya masing-masing.
Namun demikian, dua posisi kepala KUA kini dibiarkan kosong karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun.
Kepala KUA Kedungbanteng dan Tambak adalah dua posisi yang kini tidak terisi karena pensiun tahun ini.
Dalam rangka mengisi kekosongan tersebut, Agus menjelaskan bahwa dua dari enam penghulu sedang diproses untuk diusulkan menjadi kepala KUA.
Ia menambahkan harapannya agar 27 CPNS penghulu dapat segera mencapai status PNS penuh sehingga seluruh kebutuhan akan fungsi kepenghuluan bisa terpenuhi dengan baik.
“Sementara Kepala KUA Kedungbanteng diampu oleh Baturaden dan Kepala KUA Sumpiuh tetap diampu oleh Sumpiuh,” tambahnya menutup penjelasan dengan harapan agar situasi ini tidak berkepanjangan.
Kekurangan tenaga penghulu merupakan masalah signifikan yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat, khususnya dalam urusan pernikahan dan layanan keagamaan lainnya.
Fungsi utama penghulu adalah memimpin dan mengawasi pelaksanaan akad nikah sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum negara.
Tanpa jumlah penghulu yang memadai, proses administrasi dan pelaksanaan pernikahan bisa terhambat.
Ini tentu akan mempengaruhi masyarakat luas yang membutuhkan layanan tersebut.
Keberadaan CPNS yang belum dapat menjalankan tugas sepenuhnya juga menambah beban bagi para kepala KUA yang harus merangkap tugas sebagai penghulu.
Situasi ini mengharuskan adanya pengisian segera posisi kosong agar pelayanan tidak terganggu.
Pengisian posisi kosong tidak hanya penting dari segi administratif tetapi juga esensial untuk menjaga kelancaran pelayanan keagamaan kepada masyarakat.
Dengan dua posisi kepala KUA kosong, ada risiko terjadinya gangguan dalam pelayanan publik jika situasi ini dibiarkan terlalu lama tanpa penyelesaian.
Proses pengusulan dua dari enam penghulu untuk menduduki jabatan kepala KUA adalah langkah strategis yang perlu didukung semua pihak terkait agar implementasinya berjalan cepat dan tepat sasaran.
Agus Setiawan berharap agar seluruh proses administrasi dan kenaikan status 27 CPNS menjadi PNS bisa terselesaikan dengan baik dalam waktu dekat.
Hal ini penting agar semua fungsi layanan di KUA dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Banyumas.
Dengan adanya peningkatan jumlah pegawai serta pengisian posisi kosong, diharapkan pelayanan kantor urusan agama bisa lebih optimal dan menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan keagamaan secara lebih efektif. (yda/dda)
